Electronic Theses and Dissertation

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF YANG BERKEMANFAATAN
(Suatu Penelitian di Kejaksaan Negeri Sabang dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar)

Nahrawi*
Sulaiman**
Dahlan***

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntututan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam aturan tersebut mendefinisikan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesesulilaan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dimasyarakat. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian masalah hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sabang dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar dikaitkan dengan kemanfaatan hukum, (2) Mengapa kebijakan restorative justice penting dalam penyelesaian masalah hukum dan (3) Bagaimana hambatan-hambatan teoritis dan praktis dalam implementasi restorative justice Kebijakan Kejaksaan di wliayah hukum sabang dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar.
Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menjelaskan implementasi restorative justice dalam penyelesaian masalah hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sabang dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar dikaitkan dengan kemanfaatan hukum, untuk menjelaskan kebijakan restorative justice penting dalam penyelesaian masalah hukum dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan teoritis dan praktis dalam implementasi restorative justice kebijakan kejaksaan di wilayah hukum Sabang dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis-empirik, yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dilokasi penelitian. Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan penelaahan secara kepustakaan.
Impementasi restorative justice pada Kejaksaan Negeri Sabang dan Kejaksaan Negeri Aceh besar yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan cara “Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka” yang berarti implementasi restorative justice oleh kejaksaan dapat dilakukan dengan cara pengesampingkan penuntutan perkara pidana dan diselesaikan diluar pengadilan. Dalam hal ini jika kesepakatan perdamaian tercapai maka Kepala Kejaksaan Mengeluarkan Surat Pengentian Penuntutan. Pendekatan restorative justice sangat diperlukan sebagai solusi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai kelemahan sistem peradilan pidana konvensional. Hambatan-hambatan teroritis dalam implementasi restorative justice. Pertama, hambatan dalam subtansi hukum yaitu belum terdapat perturan setingkat Undang-Undang yang mengatur mengenai kebijakan restorative justice yang dilaksanakan oleh kejaksaan secara detail. Kedua, hambatan dalam struktur hukum yang diketahui struktur hukum merupakan penegak hukum berserta kelembagaannya yang menggerakkan sistem hukum sebagaimana yang diatur dalam substansi hukum dan saat ini Struktur organisasi kejaksaan masih kental dengan struktur kesatuan komando, sehingga dominasi pimpinan sangat kental dalam membuat suatu kebijkan (diskresi) penuntutan. Ketiga, hambatan dalam budaya hukum yang termasuk dalam hal ini hambatan dari sisi budaya hukum adalah pelaku menolak mengaku bersalah, korban enggan berpatisipasi, tidak mencapai kesepakan dan daya ikat putusan. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam mengimplentasikan restorative justice yaitu yang pertama, distorsi kewenagan antar lembaga dalam praktik implementasi restorative justice. Kedua, belum adanya serifikasi khusus jaksa sebagai fasilitator/mediator dalam upaya restorative justice. ketiga, pelaku kejahatan yang tidak mau mengakui kesalahannya dan keempat, korban meminta ganti kerugian diluar kewajaran.
Disarankan Kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk membuat kebijakan restoratif justice hanya diberikan kepada Kejaksaan RI, sehingga menimalisir distorsi antara instansi dalam melaksanakan restorative justice. disarankan kepada fasilitator untuk senantiasa menawarkan upaya restoratif justice kepada perkara-perkara apabila telah memenuhi syarat formil dan meteriil dalam Perja Restorative Justice dan disarankan adanya pelatihan dan sertifikasi khusus terhadap Jaksa Penuntut Umum yang bertindak sebagai fasilitator perdamaian dalam rangka impementasi restorative justice.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Restorative Justice

*Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing

TERMINATION OF PROSECUTIONS BASED ON USEFUL RESTORATIVE JUSTICE (A study at the Sabang District Prosecutor's Office and the Aceh Besar District Attorney's Office) Nahrawi* Sulaiman** Dahlan*** ABSTRACT Based on Article 1 point 1 of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, the regulation defines that restorative justice is the settlement of criminal cases involving the perpetrator, victim, family, perpetrator, victim, and other related parties to jointly seek a just settlement by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. The Prosecutor's Office as a government institution that carries out state power in the field of prosecution must be able to realize legal certainty, legal order, justice and truth based on the law by observing religious norms, decency, and morality, as well as exploring human values, law and justice that live in society. The identification of the problems in this research are (1) How is the implementation of Restorative Justice in solving legal problems in the hakimsdiction of the Sabang State Prosecutor's Office and the Aceh Besar District Attorney's Office related to legal certainty, (2) Why is restorative justice policy important in solving legal problems and (3) What are the theoretical and practical obstacles in the implementation of restorative justice Prosecutor's Policy in the legal area of Sabang and the Aceh Besar District Attorney's Office. The purpose of this thesis research is to explain the implementation of restorative justice in solving legal problems in the hakimsdictions of the Sabang District Attorney and Aceh Besar District Attorney's Office related to legal certainty, to explain important restorative justice policies in solving legal problems and to explain theoretical and practical obstacles in solving legal problems. implementation of restorative justice policies of the attorney general's office in the hakimsdiction of Sabang and the Aceh Besar District Attorney's Office. The method used in this research is the hakimdical-empirical research method, namely research by conducting a comprehensive study by conducting direct observations and interviews at the research location. To complete this research, a literature review was also carried out. The implementation of restorative justice at the Sabang District Attorney and the Aceh Besar District Attorney is based on Article 7 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by "the Public Prosecutor offers peace efforts to victims and suspects". This means that the implementation of restorative justice by the prosecutor's office can be done by waiving the prosecution of criminal cases and being resolved out of court. In this case, if a peace agreement is reached, the Head of the Prosecutor's Office will issue a letter of termination of prosecution. A restorative justice approach is needed as a solution for resolving criminal cases outside the court, which is needed in order to overcome the various weaknesses of the conventional criminal justice system. Theoretical obstacles in the implementation of restorative justice. First, the obstacle in legal substance is that there is no law-level regulation that regulates restorative justice policies implemented by the prosecutor's office in detail. Second, the obstacles in the legal structure known as the legal structure are law enforcers and their institutions that drive the legal system as stipulated in the legal substance and currently the prosecutor's organizational structure is still thick with a unitary command structure, so that the leadership's dominance is very strong in making a policy (discretion). prosecution. Third, the obstacles in the legal culture which include in this case the obstacles from the legal culture side are the perpetrators refusing to admit guilt, the victims being reluctant to participate, not reaching an agreement and binding decisions. Furthermore, the obstacles in implementing restorative justice are the first, the distortion of authority between institutions in the practice of implementing restorative justice. Second, there is no special certification for prosecutors as facilitators/mediators in restorative justice efforts. third, the perpetrator of the crime who does not want to admit his guilt and fourth, the victim asks for compensation that is not fair. It is recommended to the coordinating minister for Political, Legal and Human Rights to make restorative justice policies only given to the RI Attorney General's Office, so as to minimize distortions between agencies in implementing restorative justice. it is suggested to the facilitator to always offer restorative justice efforts to cases whose losses are below and it is recommended that there be special training and certification for Public Prosecutors who act as peace facilitators in the context of implementing restorative justice. Keywords: Termination of Prosecution, Restorative Justice