Electronic Theses and Dissertation

Sebagai daerah transisi konflik senjata, Pemerintah Aceh memiliki peran dan dan tanggung jawab untuk penyelesaian kasus dan pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Pada tahun 2013 pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Salah satu hasil kerja KKR Aceh adalah rekomendasi KKR Aceh tentang hak reparasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh. Sampai dengan tahun 2021 KKR Aceh telah menyerahkan data sebanyak 5.178 korban, 245 diantaranya termasuk dalam rekomendasi reparasi mendesak. Pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 17 tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh harus menindaklanjuti rekomendasi KKR Aceh tentang reparasi korban pelanggaran HAM di Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pemenuhan hak reparasi korban pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis peluang dan tantangan bagi Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pemenuhan hak reparasi korban pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang lingkup daerah otonomi khusus.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan identifikasi hukum dan pendekatan efektifitas hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitan lapangan. Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh merupakan salah satu instrument negara yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rekemendasi reparasi KKR Aceh. Sampai dengan Mei 2022 pemerintah Aceh belum melaksanakan tanggung jawab pelaksanaan rekomendasi KKR Aceh tentang Reparasi Korban Pelanggaran HAM Aceh, termasuk reparasi mendesak. Hambatan pelaksanaan reparasi korban, yaitu Pertama dalam kelembagaan KKR Aceh tidak mandiri dan independent, masih berada dibawah Badan Reintegrasi Aceh. Kedua Pemerintah Aceh tidak menganggarkan anggaran untuk pelaksanaan rekomendasi reparasi dan Ketiga tidak adanya keinginan baik (politic good will) para pemangku kebijakan di Aceh. Peluang yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk melaksanakan tentang reparasi, pertama membentuk lembaga khusus sebagai pelaksana, sebagaimana dimandatkan oleh pasal 29 ayat (1) Qanun Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi Aceh. Kedua melalui mainstreaming pada program atau aktivitas kerja lembaga Satuan Kerja Pemerintah Aceh terkait, dengan mempertimbangkan kesesuaian rekomendasi reprasi yang disampaiak oleh KKR Aceh.
Pemerintah Aceh Perlu memastikan termuatnya agenda pelaksanaan reparasi dalam mata anggaran pada saat penyusunan penggunaan Aggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun berlanjut. Selanjutnya Pemerintah Aceh perlu segera membentuk secretariat sendiri lembaga KKR Aceh dan idak lagi bergantung pada lembaga SKPA lainnya. Mengingat pasal 1 angka 16, Pasal 2 dan Pasal 6 Qanun Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi Aceh, bahwa pengertian, sifat, dan bentuk lembaga KKR merupakan lembaga independent. Selain itu juga perlu Mengeluarkan Instruksi Gubernur Aceh tentang pelaksanan rekomendasi reparasi korban pelanggaran HAM masa lalu Aceh. dan yang ketiga Mebentuk tim khusus pelaksanaan reparasi korban pelanggaran HAM masa lalu Aceh.

Kata Kunci : Hak asasi manusia, konflik aceh, reparasi, keadilan transisi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

As a transitional area for armed conflict, the Aceh Government has a role and responsibility for resolving cases and fulfilling the rights of victims of human rights violations in Aceh. In 2013 the Aceh government issued Aceh Qanun Number 17 of 2013 concerning the Aceh Truth and Reconciliation Commission. One of the results of the work of the Aceh TRC was the Aceh TRC's recommendation on the right to reparation for victims of human rights violations in Aceh. As of 2021, the Aceh TRC has submitted data on 5,178 victims, 245 of which are included in the recommendation for urgent reparations. Article 26 paragraph (2) of Qanun Number 17 of 2013 concerning the Aceh Truth and Reconciliation Commission states that the Aceh Government must follow up on the recommendations of the Aceh TRC regarding reparations for victims of human rights violations in Aceh. This study aims to identify and explain the implementation of the Aceh Government's responsibilities in fulfilling the right to reparation for victims of human rights violations. And secondly, to identify and analyze the opportunities and challenges for the Government of Aceh in the implementation of the fulfillment of the right to reparation for victims of human rights violations within the scope of the special autonomy region. The research method used is an empirical juridical legal research method. This research uses a legal identification approach and a legal effectiveness approach. The data in this study were obtained by means of library research and field research. Furthermore, the collected data will be analyzed using qualitative data analysis. The results of the study indicate that the Aceh Government is one of the state instruments that must be responsible for the implementation of the Aceh TRC reparations recommendations. As of May 2022, the Aceh government has not carried out the responsibility for implementing the Aceh TRC's recommendations on Reparations for Victims of Human Rights Violations in Aceh, including urgent reparations. Barriers to the implementation of victim reparations, namely: First, the Aceh TRC institution is not independent and independent, it is still under the Aceh Reintegration Agency. Second, the Government of Aceh has budgeted for the implementation of the reparations recommendations and third, there is no political good will for the policy makers in Aceh. Opportunities that can be taken by the Aceh Government to implement reparations are first to form a special institution as an executor, as mandated by article 29 paragraph (1) of Qanun Number 17 of 2017 concerning the Aceh Truth and Reconciliation Commission. Second, through mainstreaming the program or work activities of the relevant Aceh Government Work Unit, taking into account the suitability of the reparation recommendations submitted by the Aceh TRC. The Government of Aceh Needs to ensure that the reparations implementation agenda is included in the budget items when preparing the use of the Aceh Revenue and Expenditure Budget for the next year. Furthermore, the Aceh Government needs to immediately establish its own secretariat for the Aceh KKR institution and no longer depend on other SKPA institutions. In view of Article 1 point 16, Article 2 and Article 6 of Qanun Number 17 of 2017 concerning the Aceh Truth and Reconciliation Commission, that the definition, nature, and form of the TRC institution is an independent institution. In addition, it is also necessary to issue an Instruction from the Governor of Aceh regarding the implementation of recommendations for reparations for victims of Aceh's past human rights violations. and the third form a special team for the implementation of reparations for victims of past human rights violations in Aceh. Keywords: Human rights, Aceh conflict, reparations, transitional justice, Aceh Truth and Reconciliation Commission