Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
M. IQBAL ALWANSYAH,
(2022)


TINDAK PIDANA PENADAHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 67) pp.,bibl.,tabl

(Mahfud, S.H., LL. M.)
Berdasarkan 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Walaupun KUHP sudah mengatur secara jelas tentang larangan penadahan, akan tetapi masih ada pelaku penadahan yang melakukan aksi tersebut khususnya di wilayah Kota Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penadahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penadahan dan upaya penanggulangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan.
Untuk memperoleh data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks, dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden.
Hasil penelitian menunjukkan faktor tindak pidana penadahan daktor tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan aksi tindak pidana, faktor lemahnya penegakan hukum dan faktor lingkungan yang kurang baik, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penadahan adalah dengan melakukan penggadaian barang, melakukan jual beli barang Hotel Rajawali berupa teralis, pintu hotel, dynamo ginset dan pagar hotel kepada pelaku penadah dan menjual handphone kepada pelaku penadahan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relative ringan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan adalah upaya prefentif berupa pengarahan melalui Bhabinkamtibmas terkait penadahan dan upaya represif tindak pidana penadahan mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan oleh hakim.
Saran kepada pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk melakukan pengarahan kepada seluruh masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dan perangkat desa dan saran kepada masyarakat untuk mencari informasi terlebih dahulu dalam melakukan jual beli barang yang dicurigai dari hasil tindak pidana.

-