Electronic Theses and Dissertation

Bahwa berdasarkan Perwal Nomor 40 Tahun 2019 adalah dasar penerapan program e-kinerja yang digunakan untuk mengukur prestasi kinerja ASN yang disertai dengan pemberian remunerasi. namun pada faktanya masi ada ASN yang melanggar displin seperti duduk diwarung kopi saat jam kerja.
Tujuan penulisan ini untuk mengetahui penerapan program e-kinerja di DLHK3; untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap ASN yang melanggaar disiplin; dan mengetahui factor pendukung dan penghambat e-kinerja di DLHK3 Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data dari data sekunder (kepustakaan) dan data primer (lapangan). Dari kedua sumber data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan program e-kinerja tidak semua berjalan masih terdapat kendala di sarana dan prasarana seperti putus jaringan internet, jika padam listrik dan kurusakan server e-kinerja maka pelaporan e-kinerja akan tertunda. ASN yang melanggar disiplin sebagagaimana diatur didalam Pasal 23 ayat (1) Perwal Nomor 40 Tahun 2019 seperti pelanggaran ketentuan jam kerja, kehadiran pada apel harian dan kehadiran pada pagi gabungan maka akan dikurangi tambahan pengasilan perbulan. Factor penghambat penerapan e-kinerja adalah sarana dan prasarana seperti jaringan wifi dan server belum memadai serta belum adanya aplikasi yang mobile.
Disarankan kepada ASN DLHK3 Kota Banda Aceh lebih disiplin dalam mengikuti e-kinerja dan lebih tepat waktu ketika absensi e-wajah (pemindah wajah), kekurangan sarana dan prasarana seperti jaringan wifi dan server dapat ditingkatkan dan e-kinerja disarankan dibuat kedalam bentuk aplikasi agar memudahkan ASN dalam menjalan kan e-kinerja.

That based on Perwal Number 40 of 2019 is the basis for implementing the e-performance program used to measure the performance of ASN accompanied by the provision of remuneration. but in fact there are still civil servants who violate discipline such as sitting in a coffee shop during working hours. The purpose of this paper is to determine the implementation of the e-performance program in DLHK3; to find out the application of sanctions to ASN who violate discipline; and knowing the supporting and inhibiting factors of e-performance in DLHK3 Banda Aceh. This research uses empirical juridical method with data sources from secondary data (library) and primary data (field). The two data sources were then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the e-performance program is not all running, there are still obstacles in the facilities and infrastructure such as disconnecting the internet network, if the power goes out and the e-performance server is reduced, the e-performance reporting will be delayed. ASNs who violate discipline as regulated in Article 23 paragraph (1) of Perwal Number 40 of 2019 such as violations of the provisions of working hours, attendance at daily apples and attendance on combined mornings will be deducted additional monthly income. The inhibiting factors for the implementation of e-performance are the inadequate facilities and infrastructure such as wifi networks and servers and the absence of mobile applications. It is recommended to ASN DLHK3 Banda Aceh City to be more disciplined in participating in e-performance and be more punctual when e-face attendance (face transfer), lack of facilities and infrastructure such as wifi networks and servers can be improved and e-performance is recommended to be made into an application form to make it easier ASN in running e-performance.