Electronic Theses and Dissertation

KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH

Syukrizal*
Sulaiman**
Dahlan***

ABSTRAK

Perwal Banda Aceh Nomor 51 mengatur Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, yang mengharuskan setiap orang wajib melakukan kegiatan 4M. Salah satunya setiap orang wajib memakai masker saat keluar rumah. Pelaku usaha juga tidak boleh melayani pelanggan yang mengabaikan 4M dan jam operasional usaha dibatasi. Grafik kasus Covid-19 di Aceh khususnya Kota Banda Aceh terus menanjak. Mempertimbangkan hal tersebut Forkopimda Banda Aceh memutuskan untuk melakukan razia secara itensif untuk menindak para pelanggar prokes. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tingkat kenaikan kasus Covid-19 di Banda Aceh mengalami kenaikan, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2021 terkonfirmasi ada sebanyak 11977 kasus positif Covid-19 secara kumulatif, dan sebanyak 984 orang meninggal dunia.
Tujuan penelitian tesis ini adakah Untuk mengetahui dan menjelaskan impelementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesetahan Covid-19 di Kota Banda Aceh, Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam dalam penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Covid-19 di Kota Banda Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis-empirik, yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dilokasi penelitian. Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan penelaahan secara kepustakaan seperti mengkaji beberapa pertauran perundang-undangan terkait masalah yang diteliti yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini.
Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 yaitu berdasarkan Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 (tiga) Corona Virus Disease di Wilayah Kota Banda Aceh. Kendala Dalam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kota Banda Aceh yaitu pertama Belum Adanya Pelatihan atau Pendoman Bagi Anggota Satgas Covid-19, kedua, kesadaran masyarakat dalam Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Banda Aceh yang tingkat kesadarannya masih rendah Ketiga, Masalah Koordinasi Instansi Terkait dalam Menangani Covid-19. Keempat, Koordinasi antar institusi-institusi yang bertanggung jawab menjadi poin fundamental yang dapat meminimalisasi resiko buruk dari penyebaran pandemi. Dan keempat, Krisis Kebijakan dalam Menangani Pandemi Covid-19.
Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih menekankan pendekatan edukasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi protokol Kesehatan.Disarankan kepada Satgas Covid-19 untuk melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap anggotanya karena berdsarkan fakta empiris masih banyak anggota yang belum paham sebenarnya krisis pandemic Covid-19

*Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing

Kata Kunci: COVID-19, Protokol Kesehahan

CERTAINTY OF LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF HEALTH PROTOCOL COVID-19 IN BANDA ACEH CITY Syukrizal* Sulaiman** Dahlan*** ABSTRACT The Mayor of Banda Aceh Regulation Number 51 regulates the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols, which requires everyone to carry out 4M activities. One of them is that everyone must wear a mask when leaving the house. Business actors are also not allowed to serve customers who ignore 4M and business operating hours are limited. The graph of Covid-19 cases in Aceh, especially Banda Aceh City, continues to climb. Considering this, the Banda Aceh Forkopimda decided to carry out intensive raids to take action against prokes violators. Based on this data, it is known that the rate of increase in Covid-19 cases in Banda Aceh has increased, namely on October 11, 2021, it was confirmed that there were 11977 positive cases of Covid-19 cumulatively, and as many as 984 people died. The purpose of this thesis research is to find out and explain the implementation of law enforcement against violations of the Covid-19 Health Protocol in Banda Aceh City, to find out and explain the legal arrangements in enforcing the Covid-19 health protocol and to find out and explain the obstacles in law enforcement against health protocols. Covid-19 in Banda Aceh City. The method used in this research is the juridical-empirical research method, namely research by conducting a comprehensive study by conducting direct observations and interviews at the research location. To complete this research, a literature review was also carried out, such as reviewing several statutory regulations related to the problem under study which became secondary material in this research. The enforcement of the Covid-19 Health Protocol is based on the Banda Aceh Mayor's Instruction Number 17 of 2021 concerning the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) level 3 (three) Corona Virus Disease in the Banda Aceh City Region. Constraints in Law Enforcement Against the Covid-19 Health Protocol in Banda Aceh City, namely firstly, the absence of training or guidance for members of the Covid-19 task force, support and public awareness in complying with the Covid-19 health protocol in Banda Aceh City, whose awareness level is still low. Coordination Problems Related Agencies in Handling Covid-19. Fourth, coordination between responsible institutions is a fundamental point that can minimize the bad risk of the spread of the pandemic. And fourth, the Policy Crisis in Dealing with the Covid-19 Pandemic. It is suggested to the Banda Aceh City Government to put more emphasis on the educational approach to the community by sosializing the Health protocol Covid-19. *Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School **The Head of Supervision Commission ***The Members of Commission Keywords: COVID-19, Health Regulation Protocol