Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar, setiap orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan BKPR (Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi), karcis, dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Walaupun aturan tersebut telah dikeluarkan, pemungutan retribusi pelayanan pasar masih belum berjalan efektif. Akibatnya berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar Per Mei 2021 hanya mencapai 27,44% dari target yang ditetapkan.
Penulisan skripsi bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, faktor-faktor penyebab pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak sesuai target capaian, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan sebagai data primer dan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder. Alat yang digunakan dalam penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian, pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Aceh Besar masih kurang efektif. Beberapa permasalahan yaitu a) masih terdapat wajib retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi; b) pelaksanaan pemungutan retribusi kurang efektif yang seharusnya wajib menyerahkan bukti pembayaran namun tidak diserahkan kepada pembayar retribusi; c) adanya praktik premanisme dan pungli. Adapun faktor penyebab belum sesuai target capaian yaitu pengenaan sanksi belum dilaksanakan, kurangnya petugas pemungut retribusi, penentuan target yang terlalu tinggi, adanya objek retribusi yang kosong serta tidak sesuai pada tempatnya, dan kurangnya fasilitas yang mendukung. Upaya mengatasi hambatan pelaksaan pemungutan retribusi pelayanan pasar yaitu memberikan penyuluhan dan himbauan, meningkatkan pengawasan, menerapkan sanksi, dan perbaikan fasilitas pasar.
Disarankan kepada wajib retribusi dalam hal ini masyarakat agar meminta karcis saat membayar retribusi. Serta diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar agar dapat menyediakan fasilitas pasar sesuai ketentuan yang ditetapkan.

According to Article 2 and Article 5 of the Regulation of the Regent of Aceh Besar Number 17 of 2014 Concerning Procedures for Collection of Levies at the Market, every person or business that uses the regional government's market services is required to pay a levy. The collection of levies is carried out using the BKPR (Book of Determination and Payment of Charges), tickets, and SKRD (Regional Retribution Decision Letter). Even though the regulation has been issued, market service retribution is still not being collected effectively. As a result, regional original revenue for Aceh Besar as of May 2021 has only reached 27.44% of the target. The goal of the study is to explain the implementation of market service retribution collection, the factors that result in market service retribution collection falling short of expectations, and measures to overcome impediments to market service retribution collection implementation. The type of research employed is juridical empirical. The results of the study show that that the collection of market service retribution is still ineffective, since there are mandatory retributions that do not pay levies, proof of payment is not provided to retribution payers, and the practice of thuggery and extortion. The factors are not in accordance with the achievement target, namely the imposition of sanctions has not been implemented, the lack of retribution collectors, the setting of unrealistically high goals, the existence of empty and incorrect retribution objects, and the lack of supporting facilities. Efforts to overcome obstacles to the collection of retribution through counseling and appeals, increased supervision, the implementation of sanctions, and the enhancement of market facilities. It is suggested that the tax be made obligatory, in this case requiring the community to request a receipt while paying the levy. Additionally, it is intended that the Aceh Besar District government, specifically the Aceh Besar UKM and Trade Cooperatives Service, will provide market facilities in accordance with the regulations.