Electronic Theses and Dissertation

Terdakwa Supriati merupakan pelaku perdagangan orang yang melakukan perbuatannya dengan cara memalsukan dokumen guna mengurusi paspor para korban dan melakukannya secara bersama-sama atau berkelompok. Namun dalam dakwaan dan vonis hukuman dikenakan Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), sedangkan unsur delik pemalsuan berkas dan bertindak melakukan kejahatan secara bersama-sama tidak dihiraukan sebagai unsur yang dapat memberatkan terdakwa.
Tujuan dari studi kasus ini untuk menjelaskan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya tidak melihat unsur delik dan tidak tepat dalam penerapan dasar hukumnya.
Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, adapun penelitian yang dilakukan menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan dengan bahan-bahan hukum di dalamnya seperti buku-buku, Perundang-undangan terkait, jurnal atau bentuk hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn Dpu, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat di dalam membuat surat dakwaan, adapun delik yang didakwakan kepada terdakwa Supriati adalah hanya Pasal 10 jo. Pasal 4 dan Pasal 11 jo. Pasal 4 UU PTPPO, tentang tindak pidana perekrutan dan perencanaan untuk melakukan perdagangan orang, sedangkan delik tentang pemalsuan dokumen sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Supriati yaitu pelanggaran terhadap Pasal 19 UU PTPPO, tidak dimasukkan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya. Selanjutnya Jaksa penuntut umum juga tidak memasukkan unsur tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama yang diatur di dalam Pasal 16 UU PTPPO, sebagaimana diketahui bahwa Supriati melakukan tindak kejahatan tidak hanya seorang diri melainkan juga beserta dengan orang-orang yang membantunya.
Disarankan kepada jaksa penuntut umum untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa setiap perkara tindak pidana khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang. Disarankan kepada jaksa penuntut umum agar selalu menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana.

The defendant Supriati was a trafficker who committed his actions by falsifying documents in order to process the passports of the victims and doing so together or in groups. However, the indictment and sentencing are subject to Article 10 in conjunction with Article 4 of Law Number 21 of 2007 concerning PTPPO (Eradication of the Crime of Trafficking in Persons), while the elements of the offense of falsifying files and acting together to commit crimes are ignored as elements that can incriminate the defendant. . The purpose of this case study is to explain that the Public Prosecutor in his indictment does not see the element of offense and does not apply the legal basis correctly. Normative research is the research method used in this study, while the research carried out focuses on library research with legal materials in it such as books, related legislation, journals or other forms of research results that are relevant to the research conducted. Based on the decision of the District Court Number 58/Pid.Sus/2018/Pn Dpu, the Public Prosecutor was not careful in making the indictment, while the offense charged to the defendant Supriati was only Article 10 jo. Article 4 and Article 11 jo. Article 4 of the PTPPO Law, concerning the crime of recruitment and planning to commit trafficking in persons, while the offense of document falsification as committed by the defendant Supriati, namely a violation of Article 19 of the PTPPO Law, was not included by the prosecutor in his indictment. Furthermore, the public prosecutor also did not include elements of criminal acts committed in groups or together as regulated in Article 16 of the PTPPO Law, as it is known that Supriati committed crimes not only alone but also with the people who helped her. It is recommended to the public prosecutor to be more thorough and careful in examining every criminal case, especially crimes related to the crime of trafficking in persons. It is recommended to the public prosecutor to always apply the laws and regulations in accordance with the offense committed by the defendant of a crime.