Electronic Theses and Dissertation

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun kenyataannya hingga saat ini masih ditemukan pihak swasta yang melakukan tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab, hambatan dalam menanggulangi dan upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) yang dilakukan oleh pihak swasta.
Metode penelitian yang digunakan skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan- bahan hukum seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan
Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta yakni sifat serakah, moral yang kurang kuat, mendongkrak status sosial, kesempatan, hukum, system organisir perusahaan yang tidak baik dan kurangnya pengawasan. re Hambatan yang didapati dalam menanggulanginya yaitu tidak adanya harga pasar yang jelas, lambatnya keluar hasil audit kerugian negara dari BPKP, terbatasnya sumber daya manusia, kasusnya sudah lama terjadi, kurangnya anggaran, dan tersangka memiliki power untuk mempengaruhi jalannya proses pemeriksaan. Upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut dengan mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, tender pengadaan barang dan jasa wajib dimasukkan ke layanan pengadaan secara elektronik, mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa.
Disarankan perlu adanya pengawasan yang serius dan ketat, serta bila perlu dilakukan survei ulang mulai dari tahap perkiraan harga hingga pada tahap akhir. Perlu adanya pengawasan yang lebih aktif lagi untuk memeriksa siapa-siapa saja yang ikut sebagai peserta tender. Setiap masyarakat mengamalkan setiap sila yang ada pada Pancasila, melakukan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara online melalui (https://e-katalog.lkpp.go.id) dengan menyeluruh serta tanpa adanya pandang bulu kepada pelaksana pengadaan, dan membuat efek jera pelaku tindak pidana korupsi.

Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption states that anyone who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm state finances, shall be sentenced to a maximum imprisonment of life and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). However, the reality is that until now there are still private parties who commit criminal acts of corruption, price inflation (mark up). The purpose of writing this thesis is to explain the causative factors, obstacles in overcoming and efforts to prevent the occurrence of criminal acts of corruption inflating prices (mark ups) committed by the private sector. This research aims to analyse the causative factors, obstacles in overcoming and efforts to prevent the occurrence of criminal acts of price mark up corruption committed by the private party. The research method used in this thesis is the empirical juridical method. This study uses primary data obtained in field research in the form of interviews with respondents and informants and library research to obtain secondary data by studying legal materials such as books and legislation. The results of this research showed that the factors that cause corruption in the procurement of health equipment conducted by the private sector are greed, weak morals, to boosting social status, opportunity, law, bad company organizational system and the lack of supervision. The obstacles found in overcoming it are the absence of a clear market price, the slow release of state loss audit results from BPKP, limited human resources, the case has been going on for a long time, lack of budget, and the suspect has the power to influence the course of the examination process. Efforts to prevent the occurrence of these crimes by encouraging transparency in the procurement of goods and services, tenders for procurement of goods and services must be included in electronic procurement services, conducting training and dissemination on the procurement of goods and services.It is recommended that serious and strict supervision should be implemented, and if necessary a re-survey is carried out starting from the price estimation stage to the final stage. There is a needs to be more active in supervision to check the party that participates as the bidders. Every community should practices every precept that exists in Pancasila, conducting a government procurement on goods/services through online platforms (https://e-katalog.lkpp.go.id) dilligently and without any discrimination towards procurement implementers, and creates a deterrent effect for perpetrators of corruption.