Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA PERDATA YANG BERKEKU…

PRAMUDIYANTI SARAGIH

Eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang bertujuan merealisasikan amar putusan. Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg memuat ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah. Keberhasilan suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh proses pemeriksaan perkara, tetapi juga oleh pelaksanaan eksekusinya. Berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi sering kali mengakibatkan tertundanya pemenuhan ha…

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Bakhtiar

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Bakhtiar 1 Mohd. Din 2 Ilyas Yunus 3 Darmawan 4 ABSTRAK Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi peningkatan peredaran narkotika yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Narkotika tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia tetapi juga berasal dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan penyalahgunaannya meningk…

VIKTIMISASI PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM P…

MUHAMMAD RAUSYAN FIKRA

Penipuan merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan normatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (KUHP), akan tetapi tindak pidana penipuan faktanya masih kerap terjadi. Meningkatnya tindak pidana penipuan turut berdampak pada melonjakkmeningkatkan korban yang ditimbulkan (viktimisasi). Viktimisasi dalam konteks ini merupakan proses terjadi penderitaan atau kerugian materil pada harta korban aki…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN ED…

Rachmi Martiya

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) ABSTRAK Rachmi Martiya ⃰ Ida Keumala Jeumpa ⃰ ⃰ Sulaiman ⃰ ⃰ ⃰ Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi, termasuk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan, mutu dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya di wi…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBERANGKATAN HAJI DAN…

Asyiffa

Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana penipuan khus…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (S…

Anggreiny Amanda Syari

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perdaganagan Orang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.00,00. Namun dalam penerapan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana masih belum optimal sebagaimana pada beberapa kasus yang terjadi di Wilayah Hukum P…

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAK…

IKHLASUL AMAL

Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Penelitian ini menganalisis perbedaan antara norma hukum dan fakta empiris dalam penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 748/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Permasalahan mendasar terjadi karena ketidaksesuaian penerapan pasal, di mana idealnya Pasal 351 ayat (1) KUHP diterapkan untuk luka-luka, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menggunakan Pasal 351 ayat (2) KUHP untuk tindak pidana yang mengakibatkan luka…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (SUATU P…

FITRI ALIMAH MANIK

Dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, serta Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan p…

TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN PADA…

VAHRIADI

ABSTRAK Vahriadi, (2020) TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 51) pp.,bibl.,tabl. M. Iqbal, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) poin 1 sampai dengan 5 dijelaskan bahwa pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yaitu harus memenuhi beberapa unsur yaitu dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, merusak,…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN…

AZIZTA LUHUR WICAKSONO

ABSTRAK Azizta Luhur Wicaksono, 2021 PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 66),pp.,bibl.,tabl.,app. Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa"Ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian…


    SERVICES DESK