Electronic Theses and Dissertation

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TELAH PENSIUN

Faisal*
Iskandar A. Gani**
Mahfud*

ABSTRAK
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan hak-haknya yang lain sebagai PNS, menegenai hal ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan salah satu penyebab dari pemberhentian secara tidak hormat ini yaitu dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukukan dengan berencana, pemberhentian ini hanya dapat dilakukan kepada PNS yang masik aktif artianya tidak dapat dilakukan kepada PNS yang telah pensiun tetapi dalam kenyataanya pemberhentian PNS yang telah pensiun tetap dilakukan seperti dalam kasus Tgk. Arwyzal ABM, ST., yang telah menerima surat keputusan penetapan pensiun dan telah menjalani masa pensiun selama tujuh bulan tetapi kemudian diberhentikan secara tidak hormat yang SK pemberhentiannya diberlakukan secara surut.
Penelitian ini bertujuan, menemukan dan menganalisis tinjauan hukum pemberhentian secara tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun, pemberlakuan asas retroaktif terhadap SK pensiun, dan mekanisme pemberhentian secara tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun dengan menggunakan teori negara hukum, teori kepastian hukum, dan asas legalitas.
Metode yang digunaka yaitu metode penelitian Yuridis Normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dengan sumber data skunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier kemudian menganalisis mengunakan pendekatan perundang-undangan, perndekatan konseptual dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tinjauan hukum yang digunakan dalam pemberhentian PNS yang telah pensiun adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peratutran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksananya, walaupun tidak ada satupun pasal yang mengatur dibolehkannya pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun dalam peraturan tersebut. Kedua, asas retroaktif tidak dapat diberlakukan dalam penerapan SK pemberhentian PNS karena dalam Hukum administrasi negara berlaku asas legalitas (non retroaktif) yang berarti setiap tindakan atau perbuatan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis artinya suatu peraturan perundang-undangan dan Keputusan pemerintah tidak dapat diberlakukan surut seperti yang terjadi dalam pemberhentian pegawai negeri sipil yang telah pensiun. Ketiga, Mekanisme pemberhentian pegawai negeri sipil yang telah pensiun dilakukan dengan cara Badan Kepegawaian Negara mencabut/membatalakan keputusan sebelumnya tentang pemberian kenaikan pangkat dan penetapan pensiun, kemudian baru di terbitkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun.
Disarankan bagi pembentuk undang-undang agar mebuat peraturan pelaksana dari Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara agar terwujudnya kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dan tidak terjadi kesalah pahaman anatara Pegawai Negeri Sipil Yang diberhentian dengan pihak yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian PNS. Kemudian dalam menegeluarkan SK pemberhentian supaya tidak diberlakukan secara surut atau Retroaktif baik Undang- Undang ataupun Surat Keputusan Pemberhentian karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (Good Governance) dalam Negara hukum.

Kata Kunci: Pemberhentian; Tidak Hormat; Pegawai Negeri Sipil

DISHONORABLE DISCHARGE OF THE RETIRED CIVIL SERVANTS (PNS) Faisal* Iskandar A. Gani** Mahfud* ABSTRACT A civil servant (PNS) who has been dishonorably discharged will not be entitled to pension benefits or other civil servant rights as regulated in Article 87 of Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. This article states that dishonorable dischargeapplies to those sentenced to imprisonment based on a court decision that has permanent legal force for committing a crime with a minimum prison sentence of 2 (two) years and a criminal offense carried out in a planned manner. Based on this, it can be concluded thatthis regulation only applies to civil servants who are still active, meaning thatit cannot be imposed on retired civil servants. However, in reality, the case of the discharge of a retired civil servant still occurred, as in the case of Tgk. Arwyzal ABM, ST, had received a decision letter on retirement and has been in retirement for 7 months but was later dishonorably discharged with adischarge decree that was retroactively enforced. This study aimed to examine the dishonorable discharge of the retired civil servants, the application of the retroactive principles to retirement decree, and the mechanisms of dishonorable discharge of the retired civil servants using the rule of legal theory, legal certainty, and the principle of legality. The method used was the normative juridical research method which is also known as doctrinal law research. The data in this study were the secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data were analyzed using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The findings showed that the discharge of the retired civil servants was based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants as implementing regulations. However, there is no single article that regulates the discharge of retired Civil Servants. Secondly, the retroactive principle cannot be applied to the discharge decree of civil servants because it is not in line with the state administrative law in which the principle of legality (non-retroactive) applies. It means that every government action or act must be based on valid and written laws and regulations, meaning a statutory regulation and a government's decision cannot be applied retroactively as occurred in thedischarge of civil servants who have retired. Thirdly, the mechanism todishonorably discharge the retired civil servantsis carried by State Civil Service Body (BKN) by revoking/canceling the previous decisions regarding the granting of promotions and the determination of pensions followed by the issuance of a Decree on the Discharge of Civil Servants who have retired. The legislators are urged to put implementing regulations in place for Article 87 of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus to give legal certainty and prevent misunderstanding between the dismissed Civil Servants and the authority who issue a discharge decree.It is also important to note thata law or a decree, including a discharge decree,does not apply retroactively because it is against the general principles of good governance in a state of law. Keywords: Discharge; Dishonorable; Civil Servant