Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selanjutnya dalam Pasal 6 KHI disebutkan “ayat (1) : untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. ayat (2) : perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”.
Tujuan penulisan skripsi untuk menjelaskan dampak/akibat pernikahan siri, upaya hukum yang ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan hak asuh anak hasil pernikahan siri, serta pelaksanaan pemenuhan hak anak dari perkawinan siri di Kota Banda Aceh.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Studi lapangan di lakukan di wilayah Kota Banda Aceh, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak/akibat dari nikah siri yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh bahwa keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya, upaya hukum yang dapat ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan hak asuh anak hasil pernikahan siri yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke kantor pengadilan agama dan KUA menerbitkan Akta Kelahiran anak dari perkawinan siri, serta guna pelaksanaan pemenuhan hak anak dapat ditempuh dengan perkawinan siri tersebut di itsbatkan guna memperoleh putusan pengadilan agar hak anak akibat dari pernikahan siri terpenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Disarankan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh, agar melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya mendapatkan kepastian hukum, pemerintah agar dapat mempertimbangkan semua usulan dari akademik praktisi hukum, MUI, LSM, untuk mengamandemenkan peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan serta perlu adanya sosialisasi terkait dengan proses permohonan izin poligami secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk tidak melakukan perkawinan siri.

Tidak Tersedia Deskripsi