Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 183 ayat (1) dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Serta terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 pasal 10 ayat (1) menjelaskan tujuan dari penggunaan dana otonomi khusus. Penerimaan dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan pada tahun 2017-2022 masih belum dapat mengatasi kemiskinan. Sehingga perlu strategi dari Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang berkaitan dengan dana otonomi khusus. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan strategi pemanfaatan dana otonomi khusus dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Aceh. Teori yang digunakan adalah teori strategi dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Aceh dalam pemanfaatan dana otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan pengurangan beban, meningkatkan pendapatan dan menguatkan kapasitas penduduk miskin pada (intervensi mikro), serta mengendalikan biaya transaksi ekonomi dan mengawasi kestabilan harga bahan pokok pada (intervensi makro). Program yang dilaksanakan Pemerintah Aceh atau program bersama yaitu program jaminan kesehatan, bantuan dana untuk anak yatim, beasiswa, pembangunan rumah layak huni dan jembatan gantung. Program yang dilaksanakan Dinas Sosial Aceh adalah program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan integrasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan program pengentasan kemiskinan serta kolaborasi dengan berbagai pihak, dan masyarakat Aceh dapat bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dalam pendataan masyarakat miskin serta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan program diharapkan yang memberikan hasil secara langsung pada masyarakat seperti program UEP yang dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh.
Kata Kunci: Strategi, Program Kemiskinan, Otonomi Khusus, Aceh

ABSTRAC Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh Article 183 paragraph (1) special autonomy funds as referred to in Article 179 paragraph (2) letter c, is the Aceh Government revenue which is intended to finance development, especially infrastructure development and maintenance, people's economic empowerment , poverty alleviation, as well as education, social and health funding. It is also contained in Aceh Qanun Number 1 of 2018 article 10 paragraph (1) explaining the purpose of using special autonomy funds.The receipt of special autonomy funds in poverty alleviation in 2017-2022 still cannot overcome poverty, along with the increasing receipts of special autonomy funds. The purpose of this study was to determine the strategy for utilizing special autonomy funds and programs implemented by the Aceh Government and the Regional Apparatus Work Units (SKPD) in overcoming poverty in Aceh Province. The theory used is the theory of strategy and policy. This study uses a qualitative method. The results show that the Aceh Government's strategy in utilizing special autonomy funds for poverty alleviation is to reduce the burden, increase income and strengthen the capacity of the poor (micro intervention), as well as control economic transaction costs and monitor the stability of staple food prices (macro intervention). Programs implemented by the Government of Aceh or joint programs are health insurance programs, financial assistance for orphans, scholarships, construction of habitable houses and suspension bridges. The programs implemented by the Aceh Social Service are the Productive Economic Enterprises (UEP) program and the Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses (RS-RTLH). The Aceh Government is expected to increase integration with Regency/City Governments in establishing poverty alleviation programs as well as collaboration with various parties, and the Acehnese people can cooperate with the Aceh Government in collecting data on the poor and the Aceh Government and Regency/City Governments in establishing programs that are expected to provide positive results. directly to the community such as the UEP program conducted by the Aceh Social Service. Keywords: Strategy, Poverty Program, Special Autonomy, Aceh