Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
KONSEP DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASKA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Pengarang
FITRAH FATUROHMAN - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Yanis Rinaldi - 196903111994031005 - Dosen Pembimbing I
M. Putra Iqbal - 198010122005011002 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1803101010362
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum (S1)., 2022
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.
Perubahan konsep diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan permasalahan. Degan dihapusnya salah satu syart diskresi yang sudah diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 huruf b yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan berpotennsi membentuk diskresi yang inkonstitusional dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan/ atau Badan Pemerintahan dalam mengeluarkan diskresi.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan konsep diskresi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan konsep diskresi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dampak perubahan konsep diskresi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder dengan cara mempelajari langsung dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian Diskresi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan diskresi terbatas yang terikat pada prosedur-prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diskresi di dalam Undang-undang Cipta Kerja tidak lagi didasarkan atas kesesuaian terhadap ketentuan peraturan-perundang-undangan. Dalam artian, penerapan diskresi dibuat lebih longgar sepanjang telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, alasan objektif, tanpa konflik kepentingan dan iktikad baik. Dengan dihapusnya salah satu syarat dsikresi yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomoe 30 Tahun 2014 huruf b yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berdampak pada terbentuknya diskresi yang inskonstitusional dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan/ atau Badan Pemerintahan da;am mengeluarkan diskresi.
Disarakan kepada pemerintah agar memberikan mekanisme kontrol yang jelas dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Tidak Tersedia Deskripsi
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR: 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJARN(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020) (SYAUQAN ABRAR, 2022)
PENGUJIAN KEPUTUSAN DISKRESI YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (RAHMAD TOBRANI, 2018)
KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Arju Amalul Alfi, 2023)
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENDIRIAN RNPERSEROAN TERBATAS TANPA AKTA NOTARIS (Siti Thali`Ah Athina, 2022)
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (CUT AZZUHRA FADHILAH, 2022)