ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGHADAPI SENGKETA PENANAMAN MODAL A…
Meningkatnya arus penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) berpotensi menimbulkan sengketa antara investor asing dan negara penerima investasi. Salah satu mekanisme penyelesaiannya adalah Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yang dilaksanakan melalui forum arbitrase internasional, salah satunya International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) berdasarkan Konvensi ICSID 1965.Yurisdiksi ICSID diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID yang timbul langsung …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI MELALUI SKEMA PRE-PROJECT SELLIN…
Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Berkaitan dengan jual beli properti melalui pre-project selling pengembang harus mematuhi ketentuan tersebut karena pengembang sebagai produsen dalam hal tersebut. Namun dalam praktiknya, transaksi pre-project selling di Kota Banda Aceh masih menimbulkan berbagai persoalan hukum yang merugikan pembeli, antara lain minimnya transparansi legalita…
THE CARBON PRICING MECHANISM OF THE EUROPEAN UNION’S CARBON BORDER ADJUSTME…
Mekanisme penetapan harga karbon yang diperkenalkan dalam kerangka Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) Uni Eropa, sesuai dengan Peraturan (EU) 2023/956, telah berkembang menjadi standar yang berlaku bagi mitra dagang Uni Eropa, termasuk Indonesia. Namun, standar ini memaksa mitra dagang Uni Eropa untuk mengadopsi dan menerapkannya dalam proses produksi barang yang akan diekspor ke pasar Uni Eropa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme penetapan harga sertifi…
THE IMPLEMENTATION OF SPS AGREEMENT IN INDONESIA FISHERIES EXPORTS: COMPLIANC…
Penerapan ketat langkah-langkah Sanitary and Phytosanitary (SPS) oleh Uni Eropa menimbulkan tantangan bagi ekspor perikanan Indonesia dengan membatasi akses pasar. Persyaratan tersebut, sebagai bentuk hambatan non-tarif, menciptakan kendala teknis bagi negara berkembang melalui standar yang tinggi terkait keamanan pangan, higiene, ketertelusuran (traceability), dan sertifikasi. Sebagai respons, Indonesia melakukan kerja sama regulasi dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Econo…
LEGAL PROBLEMS DELAYING INDONESIA’S RATIFICATION OF THE 1980 HAGUE CONVENTI…
Penculikan anak internasional telah menjadi masalah yang semakin penting dalam sengketa keluarga lintas batas, terutama dalam pernikahan campuran yang melibatkan perceraian dan konflik hak asuh. Idealnya, sengketa semacam itu harus ditangani melalui kerangka hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan anak, kepastian hukum dan kerja sama yang efektif. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, dan masih belum memiliki mekanis…
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS SECARA LISAN…
ABSTRAK
CHARLES MARKUS REFASI
(2025)
PENYELESAIAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA KAMAR KOS SECARA
LISAN DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universtias Syiah Kuala
(v,58), pp., bibl., app.
Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H
Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadialn)
dan jalur non-litigasi (diluar pengadilan), apabila terjadi wanprestasi antara pihak
yang melakukan perjanjian maka pihak-pihak tersebut berhak memilih jalur
penyelesaian s…
SEXUAL DEEPFAKE CRIMES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIA'S AND SOUTH KOREA…
Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana deepfake seksual dalam hukum Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, analisis difokuskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, di Korea Selatan, penelitian ini menelaah Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes beserta perubahan-perubahan yang terkait.
Penelitian ini bertuju…
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PR…
ABSTRAK
YASMIN
KHALISHA
WAHAB
2025
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF
OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK
INDONESIA MENURUT KETENTUAN WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(vi,73) pp., bibl.
M. Putra Iqbal S.H., LL.M.
Pengenaan kebijakan Reciprocal Tariff oleh Amerika Serikat terhadap produk
ekspor Indonesia sebesar 19% menimbulkan perso…
