THE IMPLEMENTATION OF SPS AGREEMENT IN INDONESIA FISHERIES EXPORTS: COMPLIANC…
Penerapan ketat langkah-langkah Sanitary and Phytosanitary (SPS) oleh Uni Eropa menimbulkan tantangan bagi ekspor perikanan Indonesia dengan membatasi akses pasar. Persyaratan tersebut, sebagai bentuk hambatan non-tarif, menciptakan kendala teknis bagi negara berkembang melalui standar yang tinggi terkait keamanan pangan, higiene, ketertelusuran (traceability), dan sertifikasi. Sebagai respons, Indonesia melakukan kerja sama regulasi dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Econo…
LEGAL PROBLEMS DELAYING INDONESIA’S RATIFICATION OF THE 1980 HAGUE CONVENTI…
Penculikan anak internasional telah menjadi masalah yang semakin penting dalam sengketa keluarga lintas batas, terutama dalam pernikahan campuran yang melibatkan perceraian dan konflik hak asuh. Idealnya, sengketa semacam itu harus ditangani melalui kerangka hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan anak, kepastian hukum dan kerja sama yang efektif. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, dan masih belum memiliki mekanis…
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS SECARA LISAN…
ABSTRAK
CHARLES MARKUS REFASI
(2025)
PENYELESAIAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA KAMAR KOS SECARA
LISAN DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universtias Syiah Kuala
(v,58), pp., bibl., app.
Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H
Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadialn)
dan jalur non-litigasi (diluar pengadilan), apabila terjadi wanprestasi antara pihak
yang melakukan perjanjian maka pihak-pihak tersebut berhak memilih jalur
penyelesaian s…
SEXUAL DEEPFAKE CRIMES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIA'S AND SOUTH KOREA…
Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana deepfake seksual dalam hukum Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, analisis difokuskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, di Korea Selatan, penelitian ini menelaah Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes beserta perubahan-perubahan yang terkait.
Penelitian ini bertuju…
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PR…
ABSTRAK
YASMIN
KHALISHA
WAHAB
2025
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF
OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK
INDONESIA MENURUT KETENTUAN WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(vi,73) pp., bibl.
M. Putra Iqbal S.H., LL.M.
Pengenaan kebijakan Reciprocal Tariff oleh Amerika Serikat terhadap produk
ekspor Indonesia sebesar 19% menimbulkan perso…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DR…
ABSTRAK
RAHMI ISKANDAR,
2025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER DENGAN PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA, TBK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 83), pp., bibl.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hubungan hukum antara mitra driver dan PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk didasarkan pada perjanjian kemitraan yang baku. Hukum Indonesia me…
PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA COFFEE SHOP BERDASARKAN QANUN ACEH N…
ABSTRAK
(Lia Sautunnida, S.H., M.C.L)
Dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen, dan mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat”. Akan tetapi kenyataann…
