Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM DROPSHIP MELALUI PLATFORM INSTAGRAM @CONSIGNGA…

Saidina Attalarik Syach

Dropship adalah sebuah sistem untuk jual beli online dimana para pelaku usaha tidak perlu menyimpan atau menyetok barang yang diperjualbelikan. Perjanjian dropship termasuk kedalam perjanjian tak bernama, karena belum diatur dalam KUHPerdata, namun perjanjian dropship ini memiliki dasar hukum yang sama dengan jual beli konvensional, yaitu Pasal 1458 KUHPerdata yaitu jual beli sudah terjadi ketika setelah mencapai kata sepakat. Perjanjian dropship juga bentuk penjabaran dari makna Pasal 3…

PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN SIRI (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH…

Azaman Kifli

ABSTRAK AZAMAN KIFLI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN (2023) SIRI (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp., bibl., tabl. (Syamsul Bahri, SHI., M.A.) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENUMPANG BUS KELAS NON-STOP TRAYEK BANDA ACEH - MEDAN …

MUHAMMAD DWI FEBRIAN

ABSTRAK Muhammad Dwi Febrian, 2024 Perlindungan Konsumen Penumpang Bus Kelas Non- Stop Trayek Banda Aceh - Medan yang Mengalami Keterlambatan dalam Pengangkutan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 67), pp., bibl., tabl. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak-hak konsumen meliputi hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi ser…

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PER…

T.hafizh alhaq

ABSTRAK T.Hafizh Alhaq (2023) Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp., bibl.,tabl. (Dr.T. Saiful, S.H., M.Hum.) Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 284 RBg dan Pasal 164 HIR menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah…

IMPLEMENTATION OF UNCITRAL TECHNICAL NOTES ON ONLINE DISPUTE RESOLUTION INTO …

MUHAMMAD MIFTAHUL FARHAN

Saat ini, transisi akibat perkembangan teknologi telekomunikasi meningkat pesat sehingga berdampak pada praktik penegakan hukum yang ada di dunia, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 juga menjadi faktor pendukung yang memaksa setiap orang untuk lebih banyak menggunakan perangkat telekomunikasi dalam beraktivitas untuk menghindari kontak fisik. Indonesia sendiri telah menerapkan prosedur sederhana Penyelesaian Sengketa Online (ODR) sebagai ben…

ANALYSIS OF REGULATION AND APPLICATION OF FAIR USE DOCTRINE ON THE YOUTUBE PL…

Nurhijriati

ABSTRACT NURHIJRIATI ANALYSIS OF REGULATION AND (2023) APPLICATION OF FAIR USE DOCTRINE ON THE YOUTUBE PLATFORM (A Comparative Study of Indonesia and United States Laws) Faculty of Law, Syiah Kuala University (viii, 75) pp., tbl., bibl. ( Eka Kurniasari, S.H., M.H., LLM) YouTube has implemented a fair use policy, allowing YouTuber to reuse copyrighted material without getting permission f…

COMPARISON OF THE APPLICATION OF HIJAB BANS IN FRANCE AND HIJAB COMPULSORY IN…

zalza mayu oktavian

-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA RUMAH KOS DALAM PERJANJIAN LISAN SEWA MEN…

Muhammad Iqbal

ABSTRAK Muhammad Iqbal 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA RUMAH KOS DALAM PERJANJIAN LISAN SEWA MENYEWA (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG LHEU BLANG KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,60), pp.,bibl. (A. Malik Musa, S.H., M.Hum) Sewa menyewa dapat dibuat secara tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem…

KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI …

Ghivanni Dzikra

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang kemudian dipertegas Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menyimpulkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang tidak beragama Islam”. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, majelis hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan pertimba…

IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN HIPERSEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADIAN AGAMA…

DESI RAMADHANI

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkainan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan ada tiga syarat seorang suami dapat berpoligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan keajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kras menerima izin poligami dengan alasan Pemohon menderita hiperseksual dan Termohon kurang mampu dalam melayani kebutuh…


    SERVICES DESK