Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALYSIS OF REGULATION AND APPLICATION OF FAIR USE DOCTRINE ON THE YOUTUBE PL…

Nurhijriati

ABSTRACT NURHIJRIATI ANALYSIS OF REGULATION AND (2023) APPLICATION OF FAIR USE DOCTRINE ON THE YOUTUBE PLATFORM (A Comparative Study of Indonesia and United States Laws) Faculty of Law, Syiah Kuala University (viii, 75) pp., tbl., bibl. ( Eka Kurniasari, S.H., M.H., LLM) YouTube has implemented a fair use policy, allowing YouTuber to reuse copyrighted material without getting permission f…

COMPARISON OF THE APPLICATION OF HIJAB BANS IN FRANCE AND HIJAB COMPULSORY IN…

zalza mayu oktavian

-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA RUMAH KOS DALAM PERJANJIAN LISAN SEWA MEN…

Muhammad Iqbal

ABSTRAK Muhammad Iqbal 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA RUMAH KOS DALAM PERJANJIAN LISAN SEWA MENYEWA (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG LHEU BLANG KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,60), pp.,bibl. (A. Malik Musa, S.H., M.Hum) Sewa menyewa dapat dibuat secara tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem…

KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI …

Ghivanni Dzikra

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang kemudian dipertegas Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menyimpulkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang tidak beragama Islam”. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, majelis hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan pertimba…

IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN HIPERSEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADIAN AGAMA…

DESI RAMADHANI

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkainan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan ada tiga syarat seorang suami dapat berpoligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan keajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kras menerima izin poligami dengan alasan Pemohon menderita hiperseksual dan Termohon kurang mampu dalam melayani kebutuh…

WATCH GUARDIAN ON CHILD GUARDIANSHIP IN BAITUL MAL ACEH AND BALAI HARTA PENIN…

Fatya Pramesta Cahyani

-

PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIA…

IMAM FIRDAUS

PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,51).,pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK IMAM FIRDAUS, 2023 (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, penyidik Polri karena kewajibannya berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeri…

WANPRESTASI HUTANG PIUTANG SECARA LISAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI…

Azmy Sahara Sitorus

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kbj Tergugat adalah Asben Malau melakukan wanprestasi hutang piutang yang dibuat secara lisan dengan jaminan bilyet giro. Penggugat beberapa kali melakukan somasi, namun tidak pernah ditanggapi oleh tergugat. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan penggugat dengan alasan tidak melakukan somasi sebagaimana diatur sesuai Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Pasal 1238, Pasal 12…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONE…

Frity Saliaty

ABSTRAK FRITY SALIATY (2023) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA PADA APLIKASI TELEGRAM (Suatu Penelitian Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59)pp., tbl., bibl. Khairani S.H., M.Hum Dalam Pasal 40 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC dijelaskan bahwa hak cipta atas karya cipta sinematografi mendapatkan perlindungan dan p…

TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI DARAT TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN MILIK K…

Nurfahlita Dewi Rambe

Perlindungan konsumen merupakan salah satu lembaga perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 193 Ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah…


    SERVICES DESK