Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN REPARASI MOBIL (SUATU PENELITIAN PA…

Muhammad Farhan Setyadi

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain, yang secara fundamental mengandung prinsip mengikat dan memaksa untuk dipenuhi. Selanjutnya pasal 1243 KUHPerdata menegaskan konsekuensi hukum apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, yaitu bahwa debitur diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditur apabila tidak dapat membuktikan bahwa kegagalan memenuhi prestasi disebabkan oleh hal y…

INDONESIA VS EUROPEAN UNION: THEIR POLICIES ON NICKEL EXPORT RESTRICTIONS

KHAIRUN NISA

Nikel diidentifikasi sebagai mineral kritis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan ekspor bijih nikel. UE menuduh Indonesia melanggar Pasal XI GATT 1994 dan memberikan skema subsidi yang tidak adil. Panel merekomendasikan agar Indonesia mematuhi ketentuan GATT 1994. Dalam proses perkara ini, AB menghadapi kekosongan. Dalam mengajukan kasusnya ke AB, UE menyatakan akan menggunakan Peraturan Penegakan terhadap Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mencari justifikasi regu…

ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND

Muhammad Yanis

ABSTRAK Muhammad Yanis 2024 ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,64)pp.,bbibl.,app. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada suatu sebab yang halal, pada praktik perjanjian sewa jasa joki game Mobile Legend di Indonesia dianggap tidak halal dengan alasan salah satunya yaitu satu akun y…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL DI MAL…

Kashasa Ririna Dara

ABSTRAK Kashasa Ririna Dara, 2024 PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL DI MAL PASAR ATJEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 80), pp., bibl., app. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Perjanjian pembayaran biaya operasional antara pihak Mal Pasar Atjeh dengan pihak penyewa kios diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 tahun 2016 tentang perubahan atas per…

PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN TABIR SURYA BERMEREK AZARINE YANG DIPA…

Firliana Fauziah

Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa “Penjual dilarang untuk menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Namun pada kenyataannya pada lokapasar Shopee masih banyak pelaku usaha menjual produk yang tidak sesuai dengan kondisi atau keterangan yang tertera pada produk tersebut, dimana produk tersebut dipalsukan…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM DROPSHIP MELALUI PLATFORM INSTAGRAM @CONSIGNGA…

Saidina Attalarik Syach

Dropship adalah sebuah sistem untuk jual beli online dimana para pelaku usaha tidak perlu menyimpan atau menyetok barang yang diperjualbelikan. Perjanjian dropship termasuk kedalam perjanjian tak bernama, karena belum diatur dalam KUHPerdata, namun perjanjian dropship ini memiliki dasar hukum yang sama dengan jual beli konvensional, yaitu Pasal 1458 KUHPerdata yaitu jual beli sudah terjadi ketika setelah mencapai kata sepakat. Perjanjian dropship juga bentuk penjabaran dari makna Pasal 3…

PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN SIRI (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH…

Azaman Kifli

ABSTRAK AZAMAN KIFLI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN (2023) SIRI (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp., bibl., tabl. (Syamsul Bahri, SHI., M.A.) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENUMPANG BUS KELAS NON-STOP TRAYEK BANDA ACEH - MEDAN …

MUHAMMAD DWI FEBRIAN

ABSTRAK Muhammad Dwi Febrian, 2024 Perlindungan Konsumen Penumpang Bus Kelas Non- Stop Trayek Banda Aceh - Medan yang Mengalami Keterlambatan dalam Pengangkutan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 67), pp., bibl., tabl. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak-hak konsumen meliputi hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi ser…

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PER…

T.hafizh alhaq

ABSTRAK T.Hafizh Alhaq (2023) Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp., bibl.,tabl. (Dr.T. Saiful, S.H., M.Hum.) Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 284 RBg dan Pasal 164 HIR menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah…

IMPLEMENTATION OF UNCITRAL TECHNICAL NOTES ON ONLINE DISPUTE RESOLUTION INTO …

MUHAMMAD MIFTAHUL FARHAN

Saat ini, transisi akibat perkembangan teknologi telekomunikasi meningkat pesat sehingga berdampak pada praktik penegakan hukum yang ada di dunia, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 juga menjadi faktor pendukung yang memaksa setiap orang untuk lebih banyak menggunakan perangkat telekomunikasi dalam beraktivitas untuk menghindari kontak fisik. Indonesia sendiri telah menerapkan prosedur sederhana Penyelesaian Sengketa Online (ODR) sebagai ben…


    SERVICES DESK