Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR BADAN …

ANZAL NAZAR

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai tugas menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan masih banyaknya laporan yang diterima oleh pihak Ombudsman persoalan agra…

AGENDA SETTING KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM PENERAPAN PARIWISATA HALAL

RIZKY MAULIZAR

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Provinsi yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah” ini nampaknya serius menggarap wisata halal terbukti dengan keberhasilannya membawa pulang dua penghargaan World Halal Tourism pada tahun 2016. Sedangkan pada Anugerah Pariwisata Indonesia (API) 2019, Kota Sabang dinobatkan sebagai destinasi wisata paling khas. Penerapan syariat Islam di Kota Sabang belu…

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI D…

MUHAMMAD FADHIL FAKRI

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan pelayanan publik. Tatanan norma baru pemberi layanan kepada masyarakat dengan menerapakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Optimalisasi pelayanan publik dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis di…

PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PENGAWASAN PEMBANGUN…

Khasnan Rafiqa

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah khususnya dalam pembangunan infrsatruktur pendidikan. Permasalahan yang terjadi sekarang masih terdapat sekolah-sekolah yang belum dijangkau dalam pembangunan infrastruktur, dan juga masih terdapat pembangunan yang tiap tahunnya sama. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya harus optimal agar dapat meminimalisir permasalahan yang terja…

STRATEGI BADAN NARKOTIKA PROVINSI ACEH DALAM PENCEGAHAN PENYELUDUPAN NARKOBA …

Alaiyah Mansurah

Permasalahan mengenai narkotika memang menjadi suatu hal yang bersifat kompleks. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya membawa dampak buruk terhadap korbannya saja, penggunaan narkoba juga akan mengancam pihak-pihak yang ada disekitarnya. Letak geografis sangat mempengaruhi masuknya narkoba ke daerah pesisir timur aceh. Sehingga menarik perhatian untuk dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Salah satu daerah yang mempunyai daya tarik yaitu Kabupaten…

OPTIMALISASI PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM (NAHDLATUL ULAMA) DALAM PE…

AKMALLUDDIN

Organisasi Nahlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang bernafaskan Islam dan mempunyai peranan penting dalam mendukung dan mendorong terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakankebijakan syariat Islam, khususnya di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Salah satu wujud peranan penting organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai pengawas terhadap penerapan dan pelaksanaan ajaran syariat Islam agar dapat terlaksana secara menyel…

ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL ACEH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM…

Wanda Afifa

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan tertinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di pulau sumatera. Sustainable Development Goals merupakan sebuah rancangan yang telah disetujui oleh pimpinan berbagai negara dengan tujuan untuk mengentas kemiskinan, kelaparan, melindungi lingkungan serta mengurangi kesenjangan. Dinas Sosial Aceh ialah salah satu bagian yang berperan utama untuk menangani masalah penanggulangan kemiskin…

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASY…

GHIFARI HIDAYAT

Upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil, dan Menengah selalu menjadi tugas penting bagi pemerintah. Sektor UKM ini kemudian dianggap sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia di era krisis moneter di mana karena keberadaannya, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tidak hanya memukul perusahaan skala besar, melainkan hingga ke pelaku usaha UKM. COVID-19 menyebabkan penurunan penjualan, penghentian sementara produksi, hingga penutupan usaha y…

PENGUATAN INFRASTRUKTUR DIGITAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BER…

AYUDA RAMADHAN

Infrastruktur digital sering kali dianggap sebelah mata dalam pembangunan smart city. Dimensi smart city terdapat smart governance yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam konteks Kota Banda Aceh, isu penguatan infrastruktur digital menarik untuk dikaji, terlebih dalam buku Master Plan Smart City Kota Banda Aceh disebutkan salah satu kelemahan dalam pelaksanaan smart governance ialah infrastruktur digital yang k…

KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT LAM ARA TUNONG ACEH BESAR DALAM PENINGKA…

AJI MUAMMAR HAIKAL

Pembangunan yang dimulai dari membangun wilayah pendesaan menjadi program prioritas pemerintah sehingga dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa yang bertujuan menetapkan desa mandiri dan memberdayakan masyarakat secara optimal berdasarkan potensinya. Pendistribusian dana desa menurut PP nomor 60 tahun 2014 yang bersumber dari APBN bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk program pembangunan desa (gampong) yaitu mela…


    SERVICES DESK