Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
IMPLEMENTASI MODEL PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH
Nurjalina
Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kewajiban penting bagi setiap warga negara untuk melakukan pelayanan masyarakat yang baik seperti yang dipersyaratkan olehcw` hukum dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan dan Klarifikasi Informasi Publik. Sehingga penting bagi Mal Pelayanan Publik untuk melaksanakan pelayanan yang baik, transparan, sederhana, dan nyaman. Namun data yang di dapat berdasarkan…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
ANALISIS PERENCANAAN INVESTASI MELALUI BADAN USAHA MILIK GAMPONG TERHADAP TUJ…
Zuhal Muhammad Rizki
ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 3 menyatakan bahwa BUMDes/BUMDes bersama merupakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian desa. Sebagian BUMDes di Kota Banda Aceh memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat desa. Meskipun demikian, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian masyarakat masih belum optimal dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu kajian menda…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PENGAWASAN PEMBANGUN…
Khasnan Rafiqa
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah khususnya dalam pembangunan infrsatruktur pendidikan. Permasalahan yang terjadi sekarang masih terdapat sekolah-sekolah yang belum dijangkau dalam pembangunan infrastruktur, dan juga masih terdapat pembangunan yang tiap tahunnya sama. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya harus optimal agar dapat meminimalisir permasalahan yang terja…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA SURFING PANTAI SAMADUA OLEH …
RIJCHA VERDILLA AZWA
ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan pada pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi pariwisata serta produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Regulasi tersebut menjadi daya dukung oleh Dinas Pariwisata Aceh Selatan dalam pengembangan pariwisata yaitu mempromosikan pariwisata daerah dalam ajang anugerah pesona indonesia. Namun regulasi terse…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PROSEDUR PEMBIAYAAN MITRGUNA BERBASIS ONLINE DENGAN SKEMA AKAD MUSYARAKAH MUT…
Yusrizal Ridwan
-
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis ( D3), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya