Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PEN…

yulianka humaira

Pada sengketa waris kadang melibatkan pembagian harta warisan. Hal ini tidak mengherankan karena orang cenderung untuk menguasai harta. Masalah warisan menyebabkan konflik dan perpecahan di antara ahli waris. Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan tin…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR TENT…

MAULANA ARIQ

ABSTRAK Maulana Ariq, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI 2023 SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI UNIT KONDOTEL ANTARA DIANA HANDOKO DAN PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 78), pp., bibl. Safrina, S.H, M.H., M.EPM Perjanjian Bangun Bagi unit kondotel umumnya bersifat standar, perlu memenuhi syarat sah per Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar hukum, etika, atau ketertib…

PENERAPAN UNSUR KEBARUAN TERHADAP PENOLAKAN HAK PATEN YANG SUDAH MEMILIKI HAK…

ISRA AL MULYA

ABSTRAK ISRA AL MULYA PENERAPAN UNSUR KEBARUAN TERHADAP PENOLAKAN HAK PATEN YANG SUDAH MEMILIKI HAK PRIORITAS ( Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 52/PDt.Sus-PATEN/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. ) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56) pp., bibl., app. Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum Penolakan klaim paten dalam putusan pengadilan niaga No. 52/PDt.Sus-PATEN/2019 /PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan paten yang berasal dari negara asing dan sudah memiliki hak priorita…

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 36 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TE…

NADHIRA FRISCILIA

ABSTRAK Nadhira Friscilia, (2023) Penerapan Sanksi Pidana Pasal 36 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri..Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v, 70) pp., bibl., tabl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 36 ayat (3) Undang-u…

DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT. ANGKASA PURA LOGISTIK (STUDI KASUS: PUTUSAN …

Rahmi Zulaeka

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, merupakan suatu putusan terkait dengan permohonan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) selaku pemohon kasasi. Pada putusan tingkat kasasi ini, Majelis Hakim menerima permohonan pemohon, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarata Pusat, dan menguatkan putusan KPPU Nomor 08/KPPU- L/2016. Hakim berpendapat dengan adanya perjanjian pelimpah…

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PER…

T.hafizh alhaq

ABSTRAK T.Hafizh Alhaq (2023) Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp., bibl.,tabl. (Dr.T. Saiful, S.H., M.Hum.) Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 284 RBg dan Pasal 164 HIR menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah…

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH …

Deddi Maryadi

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho) Deddi Maryadi* Dahlan** Azhari*** ABSTRAK Pemanfaatan secara maksimal sistem informasi teknologi secara masif dalam hal pelaksanaan sidang pidana menggunakan sarana elektronik adalah untuk mengikuti perkembangan hidup dimasyarakat dan demi terwujudnya efektifitas dari pelaksanaan sidang pidana di era yang serba digital. Oleh karena itu, …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PE…

Ziaul Varizta

Sumber perjanjian yaitu Pasal 1233 KUHPerdata yang menyebutkan “Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”, kemudian Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiaban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. permasalahan hukum yang sering terjadi a…

PELAKSANAAN REINTEGRASI SOSIAL MELALUI PERMENKUMHAM NO.7 TAHUN 2022 TERHADAP …

Maulana Iqbal

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi Lembaga pemasyarakatan khususnya narapidana perempuan. Lapas adalah sebagai tempat perawatan narapidana yang memiliki fungsi penting dalam melaksanakan reintegrasi sosial sebagaimana yang di atur dalam Undang – undang. Dalam menjalankan aturan reintegrasi sosial yang sesuai peraturan perundang – undang di Indonesia adalah Undang – undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan peraturan kementrian hukum d…

ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA…

M. NASRY AZFAN EL RAWY

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak semua tujuan perkawinan tersebut tercapai bahkan terjadi pembatalan atas perkawinan tersebut. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan, diatur …


    SERVICES DESK