Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EKSISTENSI PENUNTUT UMUM SEBAGAI EKSEKUTOR PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Nurfan

Status hukum KPK secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU KPK yang berkaitan langsung dengan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa KPK memang tidak diatur secara tegas. Wewenang yang diatur dalam UU KPK sebatas kewenangan KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI DALAM…

Alfi Maqfirah

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI DALAM MEMUTUSKAN PERKARA WALI ADHAL Alfi Maqfirah Imam Jauhari** Ilyas*** ABSTRAK Wali merupakan salah satu unsur penting dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Keberadaan wali dalam perkawinan diakui dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, selanjutnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun begitu, masih terdapat kasus hu…

KEPASTIAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT ATAS JASA HUKUM NOTARIS YANG…

Ariq Anjar Rachman

Notaris sebagai salah satu pelayanan publik tidak mendapatkan honorarium dari pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf c 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Notaris menerima honorarium berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), yang menyatakan bahwa: “notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang…

PENERTIBAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISIRNPAMONG PRAJA TERHADAP PELAKU US…

AL IRSYAD GANI

ABSTRAK AAL IRSYAD GANI 2022 PENERTIBAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELAKU USAHA WARUNG KOPI YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 64), pp., bibl. (Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum.) Menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disip…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL DI BANDA …

Farah Khairunnisa

ABSTRAK Farah Khairunnisah, 2022 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL DI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58) pp.,bibl. Susiana, S.H., M.H. Pasal 4 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 25 menyatakan bagi pelaku usaha…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA GAME PLAYSTATION YANG MELANGG…

LINA DAYANA

ABSTRAK LINA DAYANA, 2022 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA GAME PLAYSTATION YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 68)., pp., bibl., app. Dr. Efendi, SH., M.Si. Pasal 8 ayat 2 huruf b Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, menegaskan bahwa bagi pelaku usaha yang mel…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI…

YOHANNA HANIRA

ABSTRAK Yohanna Hanira, 2022 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Balai Besar POM Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61) pp.,bibl.,app Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Pada era globalisasi saat ini fenomena yang terjadi yaitu masalah peredaran dan penggunaan masker wajah organik tanpa izin edar BPOM. Masker yang dijual tidak disertai informasi yang jelas, bertentangan dengan Pasal 4 hu…

EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN GAMPONG (…

Ernaldi

EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN GAMPONG (Suatu Penelitian Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Aceh Besar) Ernaldi* Syarifuddin** M. Ya'kub Aiyub Kadir *** ABSTRAK Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber Pendapatan Gampong selain Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampenerut Gampong, Lampeunerut Ujong Blang, Payaroh, Tingkeum, dan Lampeuneun. Salah satu faktor pendukung meningkatkan kesejahteraan seluruh lap…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 460K/AG/2019 TENTANG GUGATAN PEMBA…

Zean Via Aulia Hakim

Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/AG/2019 adalah putusan yang memutus perkara gugatan pembatalan wakaf antara Penggugat yaitu H. Kartanegara Bin Haji Mappirapi dan H. M. Sukran Amien, S.H) dengan tergugat (Yunus Karim, S. Ag., Dandi, Forum Nazhir Wakaf Tanah Grogot, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur serta turut tergugat Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Paser dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser). Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Agama Ta…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA AKAD PERBANKAN SYARIAH YANG MENCANTUMKAN LAFAD…

Suvia Husnalita

Dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seluruh aktivitas produk serta lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam. Demikian juga dengan Notaris yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta perbankan syariah dengan berpedoman pada Pasal 38 UUJN. Penambahan Basmallah yang dicantumkan notaris tersebut berdasarkan permintaan sebagian besar perbankan seperti Bank Syariah Indonesia, bank BTN Syariah dan lain-lain. Namun disebagian perbankan lainnya seperti ba…


    SERVICES DESK