KEDUDUKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DALAM UPAYA PERL…
Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent) merupakan bentuk persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang diberikan setelah memperoleh penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis. Secara normatif, kewajiban pelaksanaan informed consent telah diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenag…
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF AKIBAT ADANYA PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF (…
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF AKIBAT ADANYA PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF
(Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen)
Citra Shinta Meutia Denies
Iman Jauhari**
Suhaimi***
ABSTRAK
Pasal 16 ayat (2) UUD No 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah penyerahan harta benda milik sendiri, dan objek wakaf harus berupa harta benda yang tidak bergerak atau bergerak yang dimiliki secara sah oleh pihak yang berwakaf. Pasal 4 PP No 28 Tahun 1997 ditegaskan bahwa tanah yang diwakafkan harus me…
- Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTA…
PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(Suatu Penelitian di Kota BANDA ACEH dan ACEH BESAR)
Riko Alkausar1
Teuku Saiful2
Suhaimi3
ABSTRAK
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang kewajiban pendaftaran tanah untuk kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tah…
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG TIDAK …
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR YAYASAN YANG TIDAK MEMENUHI KUORUM RAPAT PEMBINA
Syawal Hilmi
Yanis Rinaldi
*
Novi Sri Wahyuni
**
***
ABSTRAK
Secara yuridis, Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004, secara tegas mengharuskan setiap perubahan Anggaran Dasar yayasan diputuskan
melalui rapat Pembina yang sah dengan syarat kuorum kehadiran minimal…
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PEMENUHAN HAK CUTI PEKERJA PERE…
Pemenuhan hak cuti pekerja perempuan merupakan bagian dari pelaksanaan
hubungan kerja kontraktual privat yang sekaligus diikat oleh norma hukum publik
yang bersifat memaksa. Pada gerai Indomaret di Kabupaten Aceh Barat, ketentuan
hak cuti ini secara valid telah diakomodasi melalui Pasal 8 ayat (5) dan (6)
Perjanjian Kerja dan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Peraturan Perusahaan. Namun, dalam
praktiknya terjadi kesenjangan (discrepancy) berupa pemotongan durasi cuti
melahirkan secara sepi…
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (SUATU PENELITIA…
Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyatakan “semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya” artinya setiap perjanjian akan mengikat para pihak layaknya undang
undang sehingga wajib dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan
begitu pula dengan perjanjian jaminan fidusia. Namun dalam praktik lapangan
masih terdapat debitur yang gagal dalam menjalankan perjanjian dengan tidak
membayaran angsuran pembiayaan yang t…
ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENGANGKATAN TENAGA HONORER DALAM PERSPEKTIF HAM (SUA…
Salah satu Persoalan tenaga kerja di sektor publik yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah terkait tenaga honorer, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan dilakukan pengangkatan secara bertahap serta melarang seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat tenaga honorer bar…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH SINGGAH OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PEM…
Peraturan Walikota Bnada Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam pasal 9 huruf (f) dinyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki kewenangan dalam hal pemeliharaan anak terlantar yang termasuk anak jalanan dalam memberikan pembinaan dan perlindungan dalam daerah kota. Namun, dalam kenyataannya adanya peningkatan anak jalanan serta belum optimal program rumah singgah tersebut.
Penelitian ini b…
