Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH SINGGAH OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PEM…

Raisa Zuhra

Peraturan Walikota Bnada Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam pasal 9 huruf (f) dinyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki kewenangan dalam hal pemeliharaan anak terlantar yang termasuk anak jalanan dalam memberikan pembinaan dan perlindungan dalam daerah kota. Namun, dalam kenyataannya adanya peningkatan anak jalanan serta belum optimal program rumah singgah tersebut. Penelitian ini b…

PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH

NABILA ZAHRA

ABSTRAK Nabila Zahra 2026 PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 75), pp., bibl., app. Basri Effendi, S.H., M.Kn. M.H. Pelayanan kebersihan terhadap pasar merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Te…

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMES…

Farhad Lubis

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Farhad Lubis* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pada tahun 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional memberikan perpanjangan hak guna usaha tersebut seluas 1.595,5 ha. dari 3.014 Ha. melalui Surat Keputusan nomor 22/HAK GUNA USAHA/KEM-ATR/BPN/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Usaha Semesta Jay…

REFORMASI PRAPERADILAN MENJADI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERAD…

Erwin Susilo

Praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mampu secara optimal menjalankan fungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin peradilan yang adil. Kelemahan tersebut tampak pada sifat pasif hakim, ruang lingkup pemeriksaan yang hanya bersifat formil, ketentuan gugurnya praperadilan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta ketiadaan batas waktu penyidikan dan penuntutan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan…

PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM…

Ruhul Fata

PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PTN-BH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN UNTUK MENDUKUNG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Ruhul Fata Suhaimi** * Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau de…

REKONSEPTUALISASI HAK LANGGEH TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH DALAM KAITAN…

Nila Trisna

Hak Langgeh atau disebut juga dengan (Syuf’ah) sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Hak Langgeh merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang/badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak Langgeh tersebut telah hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat Aceh. Berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Provinsi Aceh, peralihan hak dilakukan me…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS TANAH AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKA…

Rafiqa Nuzula

Sertipikat adalah bukti dari kepemilikan terhadap suatu hak atas tanah sehingga harus dijaga keamanannya. Namun dalam praktiknya sering terjadi kerusakan, kehilangan sertipikat atau masih menggunakan blanko lama. Menyikapi hal tersebut maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat pengganti berdasarkan permohonan dari pemegang hak atas tanah. Tetapi dalam proses penerbitannya masih ditemukan permasalahan misalnya cacat administrasi seperti yang terdapat dalam Putusan PTUN Manado Nomor 40…

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Muzakkir

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data …

PROSES EKSEKUTORIAL TERHADAP AKTA PERDAMAIAN NO 8/PDT.G/2020/PN BNA

Ikhwan Nur Akhi

Dalam perkara No 8/Pdt.G/2020/PN BNA, sengketa penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri diselesaikan melalui mediasi di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi tersebut menghasilkan akta perdamaian yang ditetapkan oleh hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Tujuan penelitan ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum Akta Perdamaian yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan Putusan No 8/Pdt.G/2020/PN BNA,…

ANALISIS TERHADAP KEPEMILIKAN ASET PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING B…

Nouval Dhia Fairul

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM melarang kepemilikan saham atas nama orang lain, dan perjanjian pinjam nama melanggar syarat sahnya perjanjian (kausa yang halal) menurut Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata, sehingga batal demi hukum dalam konteks penguasaan aset PT berupa tanah. Pasal 21 UUPA menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah Hak Milik. Namun, warga negara asing sering meminjam nama warga negara Indonesia untuk mengakali hal ini. Meski demikian, ada putusan pen…


    SERVICES DESK