Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGGUNAAN CLUSTER BOMBS PADA KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITE…

MAHENDRA HASBASYIAH SENTOSA

Dalam Convention on Certain Conventional Weapon (CCM) pada tahun 2008 melarang penggunaan cluster bombs beserta pengembangan, produksi, penimbunan, maupun pengirimannya. Hal ini dikarenakan sifat senjata tersebut melanggar prinsip-prinsip HHI. Cluster Bombs beserta UXO-nya tidak dapat membedakan antara kombatan dengan warga sipil serta objek militer dengan objek sipil sehingga senjata ini tidak memenuhi principle of distinction (prinsip pembeda) yang diatur dalam pasal 51 Protokol Tambahan I.…

PENGELOLAAN SAMPAH DARI AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAM…

ASNA DEWI

Penelitian pengelolaan sampah dari aktivitas penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Banda Aceh dilaksanakan pada bulan November 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi sampah dan pengelolaan sampah dari aktivitas penangkapan ikan di PPS Kutaraja. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode survei dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi langsung melalui wawancara dan kuesioner di lokasi penelitian dengan analisis deskri…

PERLINDUNGAN KEBEBASAN PERS DAN JURNALISME DALAM PEMBERITAAN PALESTINA DI MED…

ERSA NABILA PUTRI

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 19 ayat (2) mengatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cekatan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”. Penerapan kebebasan pers ini masih menjadi isu hak asasi yang belum terselesaikan, khususnya pada jurnalis yang men…

HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM INVESTASI AS…

ANDIKA REZA PRAMANA

Selama 1970-1990, Indonesia menjadi salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Pengelolaan sumber daya alam tersebut membutuhkan investasi asing langsung, dikarenakan memerlukan modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan investasi asing langsung di Indonesia dilakukan dengan cara pendirian anak perusahaan oleh perusahaan asing dan perusahaan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat dibutuhkan pengaturan hukum antara induk perusahaan dan anak per…

IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF FLORA…

Muhammad Habiel

Indonesia tercatat sebagai salah satu Negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa kaya dan menjadi rumah bagi satwa langka trenggiling (Manis Javanica). Trenggiling termasuk sebagai salah satu satwa liar yang keberadaan dan populasinya dilindungi berdasarkan kategori Appendix I CITES (black list) dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya setelah Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tahun 1978. Namun, instrumen internasional dan nasion…

ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN TANGKAP DI …

ZAIROFI AL DAUSTHA

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk memenuhi tiga tugas pokok, yaitu memajukan kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity). Namun kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan masih bersifat top down Salah satu daerah yang membutuhkan pengembangan dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Utara yang wilayah administratifnya meliputi Kabupaten Deli Serdang Akan tetapi ironisnya, s…

IMPLIKASI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJ…

M. GHOPAR AZIZI NASUTION

ABSTRAK M. GHOPAR AZIZI NASUTION, (2024) Implikasi Hukum Pengungsi Internasional Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Eksil Politik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59), pp., bibl., app. (Rosmawati S.H.,M.H.) Berdasarkan Pasal 34 Konvensi Pengungsi 1951 disebutkan bahwa “Negara-negara pihak sejauh mungkin akan memudahkan asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi. Negara-negara pihak terutama akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses pewarga…

PERAN NEGARA DARI WARGA NEGARA ASING YANG SUDAH DIJATUHI HUKUMAN MATI DALAM K…

PUTRI RIZKI AFDHILIA

Hak hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dikurangi (non derogable), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Sebagaimana dinyatakan dalam DUHAM pasal 3. Namun di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati dalam kasus narkoba berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan instrumen hukum internasional yaitu United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Subtance (Konvensi Narkotika),1988. Hukuman mati di Indonesia …

WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DI MARKETPLACE SHOPEE (SUATU PEN…

LINDAWATI

ABSTRAK Lindawati, 2023 Humaira, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Dasar hukum wanprestasi tersebut diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan dalam KUHP Pasal 1339 terkait unsur wanprestasi antara lain y…

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS EXTRAJUDICIAL KILLINGS AS GROSS HUMAN RIGHTS VI…

Nurul Ikhwani

-


    SERVICES DESK