Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI …
INTAN RAMADHANI
Ketentuan mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak delapan miliar rupiah. Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika de…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…
Miftahul Jannah
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 …
Filman Ramadhan
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Filman Ramadhan* Rizanizarli** Suhaimi*** ABSTRAK Residivis merupakan pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya setelah mendapatkan sanksi pidana yang diputuskan oleh pengadilan. Pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana bukan tanpa alasan, melainkan untuk memberikan rasa perlindungan terhadap masyarakat. Pemberatan pidana bagi pengulangan tindak pidana menjadi saran…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PROSTITUSI …
RISKA NOVITA SARI
PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH Riska Novita Sari , Syahrizal Abbas , Dahlan ABSTRAK Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Menurut Pasal 33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja me…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh -
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR 177/PID.B/2020/PN KLA TE…
REZKY CHANDRA SAHPUTRA
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan setiap orang yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/Pn Kla, Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa pencabulan anak Khairul Anwar Bin Mat Juani, dengan pidana penjara selama 3 tahun, yang merupakan pidana penjara di bawah dari minimum sanksi pidana yan…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
ANALISIS PEMBARENGAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 55 / PID…
RINI MIHARTIKA
ANALISIS PEMBARENGAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 55 / PID.B/2015/PN-BNA DAN 79/PID.B/2013/PN.SKA. Rini Mihartika Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr.Suhaimi, S.H., M.Hum.*** ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa syarat materil dari surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Namun d…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…
Miftahul Jannah
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAL…
Asmadi Syam
Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memperluas wewenang penghentian penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dan tidak lagi hanya terbatas pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun kewenangan menghentikan perkara pada tahap penuntutan menjadi lebih luas lagi untu…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN …
RIDHA ADITYA RIVALDI
ABSTRAK Ridha Aditya Rivaldi, (2021) TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 60) pp.,bibl,.tabl Ainal Hadi, S.H., M.Hum.. Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan …
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
DISPARITAS PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYA…
MUHAMMAD ALIEF GHUFRAN RIFQI
ABSTRAK Muhammad Alif Ghufran Rifqi, (2021) DISPARITAS PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl,app (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dijelaskan izin Usaha yang diperlukan untu…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya