Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KAJIAN TERHADAP PREDATORY PRICING YANG MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK S…

CUT SARI ANANDA SAFIRA

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan dilarang yang dimaksud Pasal 20 dikategor…

EKSISTENSI KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DITINJAU BERDASARKAN UNDAN…

NUR FAJRI

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 11 ini dikategorikan sebagai kartel. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 masih bersifat umum dan belum memberikan kete…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP APLIKASI GRABFOOD ATAS INFORMASI JAMINAN HALAL…

Neilul Maqfirah

Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditentukan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan Pemerintah Aceh secara khusus membentuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pasal 35 “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal”. Namun dalam praktek transaksi jual beli menggunakan aplikasi GrabFood…

TINDAK PIDANA MERAMPAS KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YAN…

DOPI PRANATA

Pasal 333 Ayat (1) KUHP yang mengatur barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun. Selanjutnya Pasal 333 Ayat (3) KUHP berbunyi jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Namun dalam kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang tindak pidana tersebut masih saja terjadi dan bahkan dilakukan …

PELAKSANAAN KONVERSI KOPERASI SIMPAN PINJAM KE KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEM…

PUTRI HUMAIRA

Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan lahirnya Qanun tersebut seluruh lembaga keuangan yang berada di Aceh harus menggunakan sistem syariah, hal ini berlaku terhadap koperasi simpan pinjam. Karena koperasi simpan pinjam merupakan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah sebagimana diatur dalam Pasal 7 Qanun tersebut. Di Kota Banda Aceh koperasi Simpan Pinjam yang telah melakukan konversi baru berjumlah 54 koperasi dari 386 kop…

WANPRESTASI NASABAH TERHADAP PEMBAYARAN PEMBIAYAAN AKIBAT COVID-19 (STUDI KAS…

NABILLA WARHAMNI

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Syariah disebutkan bahwa “Pembiayaan syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah berdasarkan kesepakatan antara para pihak”. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Namun, kenyataannya masih terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian. Tujuan penelitian in…

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI NASABAH YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 RN(SU…

Febby Adinda

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah di Indonesia salah satunya pada PT Bank X Syariah. Nasabah PT Bank X Syariah mendapatkan kendala dalam pembiayaannya yaitu mengalami penurunan dalam perekonomiannya selama masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, PT Bank X Syariah memberikan suatu cara yaitu restrukturisasi pembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P…


    SERVICES DESK