Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN KAMERA SIRKUIT TELEVISI TERTUTUP SEBAGAI ALAT BUKTI ALAM TINDAK PID…

WAFIQ AR RAHMAN

Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. Pada saat ini CCTV banyak digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana khususnya pencurian. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan ada 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kedudukan kamera CCTV tidak diatur dalam KUHAP …

TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUA…

USWATUL ZAKIAH

Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya…

TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN BARANG DI DALAM TOKO USAHA DAGANG …

WAHYU MUZZAMMIL

Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal pencurian dengan pemberatan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara atau bahaya perang. Meskipun sudah dilarang pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang masih terjadi hal ini dapat diketahui dari kasus …

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SU…

MUHAMMAD AQIL ARRAFI

ABSTRAK Muhammad Aqil Arrafi, 2022 ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,57)pp., bibl. NURSITI, S.H., M.Hum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual. Selain itu ju…

PEMENUHAN HAK ATAS MAKANAN, KESEHATAN, REMISI DAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA J…

AAN SETIAWAN

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan apakah narapidana jinayat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ada mendapatkan hak atas makanan, kesehatan, remisi, dan asimilasi, dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak atas makanan, kesehatan, remisi dan asimilasi bagi narapidana jinayat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ditemukan bahwa narapidana jinayat mendapatkan perlakuan dan pemenuhan hak yang sama dengan narapidana …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN TINGKAT BANDING MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR …

SITI MARJANI SALSABIILA

Pada Putusan Tingkat Banding Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hakim memutus bebas terdakwa pemerkosaan terhadap anak. Dalam hal ini terdapat permasalahan berupa majelis hakim banding tidak sungguh-sungguh memperhatikan serta menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan adanya disparitas pertimbangan hakim pada Mahkamah Syar’iyah Jantho, Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untutk menganalisis kek…

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN RNPERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARIAH JANTHO

MUHAMMAD FARID

ABSTRAK MUHAMMAD FARID, 2022 AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARIAH JANTHO (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) (vi, 58) pp.,bibl. (KADRIAH, S.H., M.H.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri yang sah serta bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekalipun demikia…

PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGELOLAAN PERIKANAN TA…

Putri Indah Maya Sari

Berdasarkan Deklarasi Stockholm tahun 1972 dibentuklah komisi lingkungan tingkat dunia yaitu World Commission on Environment and Development (WCED). Pada tahun 1987 WCED dalam laporan yang berjudul “Our Common Future” dimana di dalamnya terdapat konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa Pengelo…

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATE…

M. Febry Hardian Syah

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelindungan anak. Pasal 69A menjelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j, namun pada kenyataannya perlindungan tersebut belum didapatkan se…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Martunis

ABSTRAK MARTUNIS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65) pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal , S.H, M.H. Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin sedang diketa…


    SERVICES DESK