Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHU…

NADYA LAILATUL RAHMI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengelompokkan pencabulan dalam bagian kejahatan terhadap kesusilaan maka berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) yang secara tegas memasukkan pencabulan ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Oleh sebab itu, unsur-unsur, sanksi serta perlindungan terhadap korban memiliki beberapa perbedaan dari kedua undang-undang tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE…

FITRI MULIANI

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di Provinsi Aceh perempuan dan anak masih menjadi korban dari tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dan menghadapi hambatan dalam mendapatkan perlindungan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn), kendala dalam perlin…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR-/PID.SUS-ANAK/2022/PN TKN. ANAK SEBAGAI PE…

Mulya Rizkina

ABSTRAK MULYA RIZKINA, 2024 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR-/Pid.Sus-Anak/2022/PN TKN. TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,52) pp.,bibl. Anta Rini Utami S.H., M.H Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan. Namun anak sebagai aspek yang terkait dengan hukum dan peraturan, menunjukkan bahwa tindak pidana keke…

PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (SUATU A…

WIQIEY MALA KARIMA

ABSTRAK (Dr. Nursiti, S.H., M. Hum.) Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penghinaan presiden telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 013-022/PUUIV/2006. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur ketentuan tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 220. Adany…

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS UPAH (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA…

AHMAD RIZAL

ABSTRAK Ahmad Rizal, 2024 PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS UPAH (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50) ,pp., tabl, bibl. Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 9 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan jelas mengatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dikerjakan di Lembaga Permasyarakatan. Kenya…

PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILA…

Safrina

ABSTRAK SAFRINA Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe). 2023 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi,55),pp.,tbl.,bibl. Dr. IDA KEUMALA JEMPA, S.H., M.H, Pasal 10 Undang-undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan …

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FAR…

Mirna Maya Rezeki

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan pada saat ini adalah kejahatan di bidang sediaan farmasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi ”Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik,mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedi…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN …

juwita dewi

Larangan penjualan bayi atau penjualan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dikatakan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Meskipun sudah aturan mengenai larangan perdagangan anak namun tetap saja…

KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (SUATU PENEL…

T. RIZKIKI ANANDA

ABSTRAK T. Rizkiki Ananda, KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (Suatu Penelitian Di Kecamatan Leupung, Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67), pp., bbl. 2023 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H) Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Mak…

TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

Laita Dirayati

ABSTRAK (Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Perbuatan merampas kemerdekaan orang merupakan salah satu bentuk LAITA DIRAYATI 2023 TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56).,pp., tabl., bibl. tindak pidana yang telah diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVIII Pasal 333 KUHP. Pasal 333 KUHP menyatakan, ayat (1) Barangsiapa, dengan sengaja mera…


    SERVICES DESK