PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN HARGA YANG TIDAK BENAR DI E…
– Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memeliki potongan harga, harga khusus. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan serta menormalisasikan praktik pemotongan harga yang tidak benar demi meraup keuntungan yang dapat merugikan konsume…
KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (SUATU PENEL…
ABSTRAK
T. Rizkiki Ananda,
KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP
KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (Suatu
Penelitian Di Kecamatan Leupung, Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,67), pp., bbl.
2023
(Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H)
Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu “Hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Mak…
ANALISIS YURIDIS KEBERLANJUTAN USAHA BUMD ATAS HASIL PERUBAHAN BENTUK BADAN H…
Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mewajibkan daerah merubah bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum
Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perusahaan Daerah
Pembangunan Aceh sebagai badan usaha yang dimiliki Pemerintah Aceh dipilih perubahan
bentuk hukumnya menjadi Perseroda. Perubahan bentuk ini tidak diatur secara jelas dan rinci
dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik …
ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PEMEGA…
Perseroan terbatas menganut sistem limited liability dari para pemegang sahamnya. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT 2007), menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Namun, perlindungan pemegang saham tersebut tidak berlaku mutlak sebagaimana akibat hukum penerapan doktrin piercing the cor…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA DILAKUKAN MERGER BANK
ABSTRAK
Yolanda Roza, 2023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA DILAKUKAN MERGER BANK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl.
Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.
Dalam Pasal 63 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik pekerja dan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan (merger) perusahaan, atas pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pen…
