Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENCEGAHAN MAFIA TANAH TERHADAP P…

Harist Syafiq

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENCEGAHAN MAFIA TANAH TERHADAP PERBUATAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Harist Syafiq Ria Fitri Sulaiman ABSTRAK Kewenangan PPAT diatur oleh PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak memberikan rincian spesifik mengenai kewenangan PPAT dalam mence…

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA LEMBAGA FILANTROPI TERHADAP DONATUR

Harist Syafiq

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang menjelaskan terkait pertanggungjawaban yang berbunyi: “Surat keputusan pemberian izin memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban memberi pertanggungan jawab kepada pemberi izin.” Tidak dijelaskan terkait tanggung jawab lembaga filantropi terhadap donatur, hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aktivitas alokasi dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi, sehingga dalam praktiknya dap…


    SERVICES DESK