Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAL…

Asmadi Syam

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memperluas wewenang penghentian penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dan tidak lagi hanya terbatas pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun kewenangan menghentikan perkara pada tahap penuntutan menjadi lebih luas lagi untu…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ALIRAN SESAT DI KOTA BANDA ACEH

Maisura Maharami

ABSTRAK Maisura Maharami, 2021 (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Jaminan kebebasan dalam menjalankan agama dimana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Namun dengan dalih kebebasan beragama, muncul upaya penciptaan aliran-aliran agama baru atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan Undang-Undang No.1/PNP…

DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERI…

ISFANDIKA

DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA Isfandika Mohd. Din Iman Jauhari ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam perkara pidana selain diproses berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, juga harus diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian. …

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK …

Arismanudin

ABSTRAK Dr. Mohd. Din, SH, MH Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Istiadat, BAB VI Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Pasal 13 (1) huruf d, Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: (a. perselisihan dalam rumah tangga; b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; c. perselisihan antar warga; d. khalwat meusum; e. perselisihan tentang hak milik; f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); g. perselisihan harta sehareuka…


    SERVICES DESK