Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KONSTRUKSI DAN UTILITAS PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA TERHADAP PEL…

Yusni Febriansyah Efendi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menentukan 2 (dua) jenis pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif. Akan tetapi jamak didapati penambahan klausul pidana kurungan pengganti denda dalam beberapa putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup padahal jenis pidana tersebut tidak dikenal di dalam UU PPLH. Selain itu, pidana kurungan pen…

TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA RN(SUATU PENELITIAN DI W…

FINOZA

Pasal 332 ayat (1) KUH Pidana memuat rumusan tindak pidana ini: “Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”. Namun, walaupun sudah ada pengaturan yang mengatur tentang hal itu masih saja ditemukan kasus serupa yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang T…

TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM …

WIDYA ZAINATUN

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Widya Zainatun, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 69,) pp, bibl, tabl, Dr. Mohd. Din, S.H.,M.H. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan harta benda. Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan me…

IMPLIKASI HUKUM PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUPB…

Mirza Suheri

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (criminal justice process) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam RUPBASAN. Namun pada kenyataannya, tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki RUPBA…

“PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI (STUD…

Iskandar

Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna tertanggal 14 Juli 2017 telah mengabulkan permohonan atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Rumah lantai dua yang terletak di jalan Prada Utama Desa Prada kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh Milik Mawardy Nurdin yang sebelumnya telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna dan telah berkekuatan hukum tetap. Terbitnya penetapan tersebut memberikan perlindungan huku…

PIDANA SUBSIDAIR PENGGANTI DENDA PADA TINDAK PIDANA PENAMBANG MINYAK ILEGAL (…

MUHAMMAD SYAFLI HENDA

ABSTRAK Muhammad Syafli Henda, 2022 Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pidana penjara pengganti merupakan bagian dari pada hukum pidana, yang dijatuhkan oleh pengadilan, dengan suatu sifat fakultatif, dalam arti terdapat alternatif bagi terpidana untuk memilih, apakah akan membayar sejumlah sanksi denda atau akan diganti dengan Pidana Penjara bila denda tersebut tidak dibayarkan. Hal ini tertuang pada pasal 30 KUHP, Lamanya penjara pengganti ditentukan oleh M…

TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKU…

Nadia Hayati

Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis diatur didalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun pada kenyataannya aborsi masih saja dilakukan. Tujuan dari penelitian skripsi …

PEMENUHAN HAK REKREASI BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA (SUATU PENELITIAN DI RUM…

Nanda Febiani

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman akibat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses seorang yang tadinya melakukan kesalahan dan sudah menerima putusan atau aturan absah menurut pengadilan untuk menjalani sanksi di Lembaga Pemasyarakatan dalam rentang waktu tertentu, untuk menyadari kesalahannya dan berubah untuk menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia maka telah diat…

PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK TERHADAP PELAKU NON-MUSLIM YANG MENUNDUKKAN DIRI (S…

Dila Alina Ramadhani Bangun

Berdasarkan Pasal 5 (b dan c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat dan setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini. Jika tindak pidana di…

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…


    SERVICES DESK