Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN NASABAH BANK MENGENAI PENCANTUMAN SYARAT SYARAT SEPIHAK PADA PER…

DARA KHARAMINA HULWANI

ABSTRAK Dara Kharamina Hulwani 2023 PERLINDUNGAN NASABAH BANK MENGENAI PENCANTUMAN SYARAT SYARAT SEPIHAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (PENELITIAN PADA PT BANK ACEH SYARIAH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H Peraturan No.06/POJK.07/2022 Pasal 28 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakatdi Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa, dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dila…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PRODU…

Nadi Ainina

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan. Namun dalam kenyataannya konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak diberikan ganti rugi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menj…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA NOMOR 68/PID.B/2017/PN MTP TE…

RISKA ZULFITA

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 368/Pid.B/2017/PN Mtp, Hakim memutuskan untuk mengabulkan dakwaan Penuntut umum yang dengan jelas bahwa perkara tersebut masuk dalam ranah perkara perdata yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim peradilan perdata, dimana menurut hukum hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap tertib beracara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbang…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (I…

M.FITRA

ABSTRAK M. Fitra, 2023 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh selanjutnya disebut UUPA pada Pasal 156 Ayat 1 memberikan Kewenangan kepada Gubernur Aceh untuk meluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada PT. Kamirzu melalui surat Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017. Namun, IPPKH tersebut dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung selanjutnya disebut MA dengan Nomor Nomor.7/G/LH/2019/PTUN.BNA di mana Walhi Aceh sebagai penggugat menyatakan bahwa Guber…

KOMPARASI YURIDIS TERHADAP PROSEDUR LEGISLASI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESI…

SYAHRUL RAMADHAN

ABSTRAK SYAHRUL RAMADHAN 2021 KOMPARASI YURIDIS TERHADAP PROSEDUR LEGISLASI ANATARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA & NEGARA REPUBLIK ISRAEL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii.76), pp., bbl., tbl. (Mirja Fauzul Hamdi, S.H., M.H.) Prosedur legislasi merupakan cikal bakal meloloskan aturan atau produk hukum disuatu negara diantaranya Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Israel. Di Indonesia pengaturan tentang legislasi diatur dalam UUD 1945 dan juga UU Nomor 12 tahun…

IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGULANGI TINDAK PIDANA DENGAN PEMBE…

SAID MUHAMMAD ICHLIL

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan,memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun di Rutan Kelas IIB Tapaktuan masih terdapat yang mengulangitindak pidana pencurian dalam keadaan m…

KEDUDUKAN PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERIN…

MUHAMMAD FAJAR HENDRAWAN

ABSTRAK MUHAMMAD FAJAR HENDRAWAN (2022) Kedudukan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada (vii, 55) pp. (Zainal Abidin, S.H., M.Si.) Pasal 65 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan terkait ketentuan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa: “Gubernur/Wakil Gubernur,bupati/wakil bupati, dan walikota/…

PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KAITANNYA DENGAN …

RINA RIDARA

Pada Pasal 9 ayat (3) Qanun Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”. Namun pada praktiknya masih terlihat beberapa PKL yang berjualan diruang milik jalan seperti yang terdapat dibeberapa ruas jalan di Kota Idi Rayeuk sehingga akibatnya dapat menimbulkan masalah terhadap kete…

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAT…

CUT AZZUHRA FADHILAH

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. Provinsi Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap member…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI SECARA ELEKT…

TASYA NAZILA

ABSTRAK Tasya Nazila, 2022 (Dr. Dahlan, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diancam…


    SERVICES DESK