PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN MENDAPATKAN KEGIATAN REKREASIONAL (S…
Menurut Pasal 12 Huruf c Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak harus mendapatkan pendidikan,pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Anak binaan ditempatkan dalam Lembaga Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidananya. Namun, dalam kenyataannya
pemenuhan hak rekreasional belum dipenuhi secara optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan …
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DAN PENERAPAN PIDANA (SUATU PENELITIAN D…
Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda apabila terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Namun, dalam praktiknya pidana yang dijatuhkan relatif ringan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda m…
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 131/PDT.P/2021/PN…
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan dalam Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini menekankan bahwa dasar utama perkawinan adalah pelaksanaan sesuai syariat agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, yang menjadi syarat mutlak keabsahan spiritual serta pencatatan oleh ne…
ANALISIS YURIDIS PADA TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN (CONTEMPT OF CO…
Profesi advokat sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan wibawa peradilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perilaku advokat yang tergolong Contempt of Court, yaitu tindakan yang merendahkan martabat pengadilan atau mengganggu jalannya persidangan. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya pengaturan hukum yang mengatur mengenai Contempt of Court di Indonesia walaupun ada beberapa Pasal yang dapat dikaitkan sebagai Contempt of Court yaitu Pasal 217 KUHP 1 …
TINDAK PIDANA MEMILIKI BAGIAN – BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI (SUATU P…
Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur mengenai larangan atas kepemilikan bagian-bagian tubuh satwa liar yang dilindungi, dimana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf e Undang-Undang dimaksud yang mengatur mengenai ancaman pidana, dengan maksimal pidana penjara selama 15 (lima) tahun. Meskipun sudah dilarang, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut di wilay…
