Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JARIMAH KHALWAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM S…

MAGFIRATUL ZIA

Pasal 23 ayat (1) Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur terkait larangan terhadap jarimah khalwat, yang disebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur mengenai jarimah khalwat, dalam kenyataanya jarimah khalwat masih ter…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK T…

Fajar Dina Aulia

Dalam Pasal 67 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diatur bahwa “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERKELOMPOK (GANG RAPE) PA…

ADIT NATIA

Pemerkosaan berkelompok (gang rape) terhadap anak merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, setiap pelaku jarimah perkosaan wajib diproses secara hukum guna memberikan keadilan bagi korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi berbag…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI JALAN YANG …

Ananda Fhonna Dara

Pasal 76I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Kota Layak Anak Tahun 2021 menjadi landasan hukum dalam melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi di Kota Banda Aceh. Namun, Data DP3AP2KB Kota Banda Aceh menyatakan bahwa kasus eksploitasi anak dalam kurun waktu 3 tahun kian meningkat. Praktik eksploitasi anak di Kota Banda Aceh terkhusus praktik eksploitasi ekonomi pada jalan lalu lintas …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SUATU …

HAYATUN NUFUS

Penjualan narkotika secara melawan hukum dilarang dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana peredaran gelap narkotika gologan I dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (tahun), dan paling lama 20 (tahun). Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, tindak pidana penjualan narkotika masih sering terjadi di wilayah h…

SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-U…

Nabila

Pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua ketentuan tersebut samasama mengatur mengenai penelantaran anak, namun memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan dasar pengaturannya. Pasal 429 KUHP 2023 mengatur perbuatan meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud melepaskan tanggung jawab, sedangkan Pasal 9 UU PKDRT mengatur …

CRIMINAL LIABILITY FOR THE DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC CONTENT (A CASE STUDY…

MUHAMMAD FARHAN

Kemajuan pesat teknologi komunikasi digital telah secara signifikan meningkatkan penyebaran konten pornografi, sehingga menjadi isu hukum dan sosial yang penting di Indonesia. Meskipun berbagai peraturan telah diberlakukan, tantangan masih tetap ada, terutama dalam aspek interpretasi hukum, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undanga…

PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PE…

Eka Perdana Putra

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pihak atau kepada mereka yang disebut didalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam persidangan lain. Pada pengadilan Negeri Banda Aceh masih ditemukan putusan tentang perkar…

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK…

Maghfirah Pancari Fadillah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahum dan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN PUKAT HARIMAU (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

FUJI MAULANA

Pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam pasal 85 yang menyebutkan “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara …


    SERVICES DESK