Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN BERDASARKAN SUKU, …

M. RIZA RAHMATILLAH

Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjelaskan bahwa pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Namun pada kenyataannya, yang masih banyak menyalahgunakan media elektronik dalam menggunakan media sosial. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur SARA di media sosial, untuk dapat mengetahui faktor penyebab penyebaran kebencian y…

TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUA…

Amanda Humaira

Pendistribusian konten pornografi dengan media elektronik sebagai suatu tindakan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas UU Noor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk ancaman pidana ada pada Pasal 45 ayat (1) UU tersebut, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, pada realitanya masih ada tindakan melanggar atau pelanggaran terhad…

ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN …

Nabilla Sagita Yusuf

ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN DALAM PEMBERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nabila Sagita Yusuf* Rizanizarli** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau or…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BIJI BESI TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENE…

Muhar Nanda Rizka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan illegal tanpa memperhatikan Izin Usaha Pertambangan yang nantinya memberikan dampak negatif pada masyarakat Penelitian ini bertujua…

TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG KONSUMSI DENGAN TANPA M…

Nailul Authar Husaman

ABSTRAK NAILUL AUTHAR, HUSAMAN ( 2022) TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG KONSUMSI DENGAN TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 59), pp.,tabl.,bibl. TARMIZI, S.H., M.Hum Pasal 8 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa …

TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN BARANG DI DALAM TOKO USAHA DAGANG …

WAHYU MUZZAMMIL

Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal pencurian dengan pemberatan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara atau bahaya perang. Meskipun sudah dilarang pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang masih terjadi hal ini dapat diketahui dari kasus …

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (SUATU PEN…

DENISA TRI SAHARANI

Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara. Praktiknya terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan diselesikan secara damai oleh para pihak atau melalui keadilan restoratif. Tu…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (SUATU PENE…

RAJA NOVAN ILHAM KABIR

ABSTRAK TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (Suatu Penelitian di Wilayah PT. PLN UP3 Sigli) (vi, 69) pp.,bibl.,tabl Nurhafifah, S.H., M.Hum. Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur tentang setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus…

PERANTARAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMAS…

Suci Ramadani

ABSTRAK Suci Ramadhani, 2022 Perantaraan Narkotika Yang di Lakukan Oleh Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58) pp,bibl,tabl. Mahfud, S.H., LL.M. Larangan bagi setiap orang yang menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika telah diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual …

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT OLEH MAS…

NANDA SHAVA WIDANA

ABSTRAK Nanda Shava Widana, 2022 Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Oleh Masyarakat di Wilayah Hukum Aceh Barat Daya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 73) pp,bibl. Tarmizi, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pedoman tentang penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan umum diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020…


    SERVICES DESK