PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DR…
ABSTRAK
RAHMI ISKANDAR,
2025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER DENGAN PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA, TBK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 83), pp., bibl.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hubungan hukum antara mitra driver dan PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk didasarkan pada perjanjian kemitraan yang baku. Hukum Indonesia me…
PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA COFFEE SHOP BERDASARKAN QANUN ACEH N…
ABSTRAK
(Lia Sautunnida, S.H., M.C.L)
Dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen, dan mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat”. Akan tetapi kenyataann…
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN DALAM MOU INDONESIA M…
Penempatan dan perlindungan pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia merupakan bagian penting dari kerja sama bilateral kedua negara. MoU Indonesia-Malaysia tahun 2022 disusun untuk memperkuat perlindungan hukum dan tata kelola penempatan pekerja migran di sektor domestik. Namun, dalam praktiknya, pekerja migran domestik masih menghadapi berbagai tantangan terkait perlindungan hak dan kondisi kerja. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam proses penempatan pekerja migran masih perlu di…
PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN TASJILY TANAH DI PT. PEGADAIAN PERSE…
ABSTRAK
Tanzil Ahya,
2025
PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN TASJILY
TANAH DI PT. PEGADAIAN PERSERO UNIT PELAYANAN
SYARIAH PUNGE BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,58) ,pp.,bibl.
Prof. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A.
Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Fatwa DSN MUI No: 68/DSNMUI/III2008
menjelaskan rahn tasjily jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi
barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahi…
HUBUNGAN KEMITRAAN DALAM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan, “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.” Hubungan kemitraan bersifat koordinasi yang menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama, namun terdapat beberapa kasus di Mahkamah Agung yang mana…
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY PA…
ABSTRAK
Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.
Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor keuangan, termasuk munculnya cryptocurrency sebagai aset digital yang diperdagangkan di bursa berjangka. Cryptocurrency yang didasarkan pada teknologi blockchain, dan sifatnya yang desentralisasi membawa risiko signifikan bagi konsumen. Di Indonesia, pengaturan perdagangan cryptocurrency awalnya diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Kom…
RATIFYING THE WTO AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES: THE CHALLENGES AND OPPORT…
Indonesia, sebagai produsen makanan laut terbesar kedua di dunia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola subsidi perikanan karena dampaknya terhadap penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU Fishing), dan penipisan sumber daya laut. Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan (AFS), yang diadopsi pada tahun 2022, berupaya mengatasi masalah ini dengan menghilangkan subsidi yang merugikan. Ag…
