Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA …

Haiqal Al Kautsar Rachmadi

ABSTRAK Haiqal Al Kautsar Rachmadi, (2024) TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63) pp., bibl. (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada ayat (2) terdapat penjatuhan hukuman mati yang memungkinkan terdakwa dijatuhi hukuman mati jika narkotika golongan I beratnya sudah melebihi 1 (satu) kilogram. Penjatuhan hukuman pada deli…

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TE…

Rayyan Rizal Mubaraq

ABSTRAK RAYYAN RIZAL MUBARAQ, (2025) PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA DENGAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58). pp., bibl. (Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana membawa perubahan pada ketentuan tindak pidana perzinaan. Aceh memiliki peraturan yaitu Qanun Jinayat, yang mengatur …

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LI…

Teuku Sulthan Naufal

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa mengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang apabila melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Walaupun sudah ada pengaturan tentang larangan mengemudikan kendaraan melebihi batas dengan maksud melakukan balapan, balapan liar tetap terjadi terutama pada remaja Kota Jantho di ruas jalan Nas…

PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL D…

Cut Siti Nurulhayah

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), meskipun sudah ada aturan mengenai sanksi kelalaian manusia y…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN DENGAN MUATAN BERLEBIH YANG MENGAKIBATKAN …

Aisha Rachel Ananda

Berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang untuk mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kesadaran, dan kelas jalan. Pelaku pelanggaran dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp.500.000. Meskipun telah ada instrumen hukum yang mengatur masih banyak pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN …

Syarifah Aufa Azzafira

Perlindungan hukum terhadap santri korban pelecehan seksual pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam konteks penerapan hukum di Aceh, kasus ini ditangani berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kekerasan seksual, terutama yang terjadi di pesantren. Pesantren semestinya men…

KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILA…

Haikal Muttaqin

ABSTRAK Haikal Muttaqin, 2025 KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 24/Pid.B/2023/Pn Bpd) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59) pp., bibl., app. Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 24/Pid.B/2023/Pn Bpd adalah putusan terhadap perkara kekerasan seksual berbasis elektronik. Terdakwa HU men-screenshot bagian tubuh korban yang diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan korba…

PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) TERHADAP ANAK BINAAN DALAM RAN…

RIZAL FAHMI

ABSTRAK RIZAL FAHMI 2025 PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) TERHADAP ANAK BINAAN DALAM RANGKA INDIVIDUALISASI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Suatu Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 68) pp.,tabl.,bibl Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 202…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PASCA DIVERSI (SUATU PENEL…

FARIS YAHYA

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menyatakan bahwa diversi pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat anak yang sudah menjalani diversi tetapi kembali melakukan pengulangan tindak pi…

TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR TIDAK TERDAFTAR MANIFES YANG DILAKUKAN…

Muhammad Arifullah

ABSTRAK Muhammad Arifullah, (2025) TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR TIDAK TERDAFTAR SECARA MANIFES YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 77), pp., bibl., tabl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur kewajiban bagi pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean untuk mencantumkan barang yang dibawa dalam manifes. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan (juncto) …


    SERVICES DESK