WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH SECARA LISAN (SUATU PENELITIAN D…
Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa wanprestasi merupakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Setiap perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam praktiknya, di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian j…
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN …
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) ditentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam praktiknya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh proses Peradilan secara elektronik (E-Court) dalam penyelesaian perkara perceraian belum berjalan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dikarenakan dalam persidangannya masih terdapat penundaan persidangan.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM EMAS DENGAN IMBALAN …
Dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa, “pinjammeminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu
jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lainnya akan
mengembalikan sejumlah barang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”. Dalam Pasal 1243 KUH
Perdata disebutkan bahwa wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dip…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA MAWAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN PALA DI KE…
ABSTRAK
M.Taufiqur Akhwal
2025 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA MAWAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN PALA DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,60) pp, bibl.
Dr. Sulaiman, S.H., M.H
Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar pada Pasal 4 Ayat (1), menjelaskan bahwa bagi hasil berdasarkan pendapatan dan berdasarkan keuntungan, pada Ayat (2), menjelaska …
PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BEI PAGAR BESI DENGAN SI…
Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian jual beli salah satu bentuk perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1475 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam prakteknya di Ke…
