Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS UPAH (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA…
AHMAD RIZAL
ABSTRAK Ahmad Rizal, 2024 PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS UPAH (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50) ,pp., tabl, bibl. Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 9 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan jelas mengatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dikerjakan di Lembaga Permasyarakatan. Kenya…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JASA PELAYANAN SERVIS SEPEDA MOTOR …
Amanda
Pasal 4 huruf h UUPK menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 7 huruf c UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun, kenyataannya masih ada bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) yang melakukan penyedotan bahan bakar minyak dari tangki sepeda motor milik konsumen ketika serv…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI SUATU PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN (…
Nakhwa Alifya
Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Namun, pada perjanjian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 455.K/Pdt/2013 perjanjian kerjasama pengelolaan yang sudah dilegalisasi tersebut dibatalkan oleh pengadilan karena tidak adanya tanggal,bulan,tahun pada perjanjian. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menj…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
WANPRESTASI TERHADAP HAK UPAH PELATIH DALAM PERJANJIAN KEPELATIHAN (SUATU PEN…
CUT MAHARANI AZZURRA
Dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan terdapat dua jenis perjanjian untuk melakukan perkerjaan yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya menerima upah dan perjanjian pemborongan, dalam hubungnan hukum antara pelatih dengan klub sepak bola dituangkan dalam bentuk perjanjian namun kenyataan yang terjadi meskipun telah dibuat suatu perjanjian antara klub sepak bola dengan pelatih, masih ada penyimpa…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
WANPRESTASI PT ISTIQLAL SARANA WISATA TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH
Muhammad Toofil
ABSTRAK MUHAMMAD TOOFIL 2024 WANPRESTASI PT ISTIQLAL SARANA WISATA TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65). pp.,tabl., bibl. Indra Kesuma Hadi ,S.H.,M.H Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun dalam pelaksanaannya PT Istiqlal Sarana Wisata telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam memberangkatkan calon jemaah umrah. hal ini tentu be…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL KENDARAAN MINIBUS DI BANDA ACEH
M. AGUNG FADHILLAH
ABSTRAK M. AGUNG FADHILLAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MINIBUS DI BANDA ACEH 2024 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., bibl. A.Malik Musa, S.H., M.Hum Di Pasal 1564 KUHPerdata mengatur bahwa penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa. Namun dalam kenyataannya pihak penyewa belum melaksanakan tujuannya sesuai yang di atur di dalam pasal 1564 K…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PERJANJIAN ASURANSI P…
FAWWAZ LISTIA
Asuransi pendidikan lahir berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asuransi pendidikan ini termasuk ke dalam bagian dari asuransi jiwa. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh telah melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan klaim asuransi nasabah yang telah habis kontrak dengan melanggar Pasal 12 angka 2 polis asuransi yaitu jaminan dan s…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
WANPRESTASI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PAKET WISATA PADA PT. …
Mita Safira Asfar
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Termasuk dalam perjanjian paket wisata, dimana pihak penyedia jasa perjalanan dengan pihak pengguna jasa perjalanan harus melaksanakan hak dan kewajibannya kepada satu sama lain. Namun dalam pelaksanaannya pengguna jasa tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Tujuan dari penuli…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSE…
Aqil ramadhansyah
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidananya terdapat pada pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, d…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (SUATU PENEL…
T. RIZKIKI ANANDA
ABSTRAK T. Rizkiki Ananda, KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (Suatu Penelitian Di Kecamatan Leupung, Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67), pp., bbl. 2023 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H) Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Mak…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya