Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
WANPRESTASI PT ISTIQLAL SARANA WISATA TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH
Muhammad Toofil
ABSTRAK MUHAMMAD TOOFIL 2024 WANPRESTASI PT ISTIQLAL SARANA WISATA TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65). pp.,tabl., bibl. Indra Kesuma Hadi ,S.H.,M.H Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun dalam pelaksanaannya PT Istiqlal Sarana Wisata telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam memberangkatkan calon jemaah umrah. hal ini tentu be…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL KENDARAAN MINIBUS DI BANDA ACEH
M. AGUNG FADHILLAH
ABSTRAK M. AGUNG FADHILLAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MINIBUS DI BANDA ACEH 2024 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., bibl. A.Malik Musa, S.H., M.Hum Di Pasal 1564 KUHPerdata mengatur bahwa penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa. Namun dalam kenyataannya pihak penyewa belum melaksanakan tujuannya sesuai yang di atur di dalam pasal 1564 K…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PERJANJIAN ASURANSI P…
FAWWAZ LISTIA
Asuransi pendidikan lahir berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asuransi pendidikan ini termasuk ke dalam bagian dari asuransi jiwa. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh telah melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan klaim asuransi nasabah yang telah habis kontrak dengan melanggar Pasal 12 angka 2 polis asuransi yaitu jaminan dan s…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
WANPRESTASI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PAKET WISATA PADA PT. …
Mita Safira Asfar
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Termasuk dalam perjanjian paket wisata, dimana pihak penyedia jasa perjalanan dengan pihak pengguna jasa perjalanan harus melaksanakan hak dan kewajibannya kepada satu sama lain. Namun dalam pelaksanaannya pengguna jasa tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Tujuan dari penuli…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSE…
Aqil ramadhansyah
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidananya terdapat pada pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, d…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (SUATU PENEL…
T. RIZKIKI ANANDA
ABSTRAK T. Rizkiki Ananda, KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (Suatu Penelitian Di Kecamatan Leupung, Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67), pp., bbl. 2023 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H) Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Mak…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG RUPIAH PALSU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…
Muhammad Aqil
Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan: “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya rupiah palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”,N…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN …
Sabil Fajar
ABSTRAK Sabil Fajar, WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK (2023) PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN DI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl. Dr. T. Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Kesepakatan dalam bisnis adalah elemen krusial yang membentuk hubungan baik dan berperan dal…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS PERAN PAWANG UTEN DALAM MANAJEMEN BENCANA DI KECAMATAN SERBAJADI …
Eva Andriani
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran pawang uten dalam manajemen bencana yang didalamnya memuat variabel laten eksogen adalah penyelenggaraan adat gle, pengendalian adat gle, wase gle dan penanganan sengketa adat gle sedangkan variabel laten endogen yaitu manajemen bencana. Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu SMART PLS (Partial Least Square). Berdasarkan hasil penelitian maka didapati bahwa penyelenggaraan …
- Program Studi Magister Ilmu Kebencanaan, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya