Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK OLEH LEMBAGA PEN…

FARREL MAULANA

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) mengatur hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta yaitu setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dan membayar royalti. Penelitian ini menganalisis regulasi yang ada, termasuk PP Nomor 56 Tahun 2021, mengatur tentang tata cara pembayaran royalti oleh pengguna karya termasuk lembaga penyiaran yang dihimpun oleh Lembaga manajemen kolektif (LMK) & Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS YANG TIDAK DISER…

RIZKY ARFANZA FARHAN DITO

Pasal 4 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan pelaku usaha memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar jelas dan jujur tentang kondisi barang yang dibeli oleh konsumen. Namun di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Harahap Bursa Motor dan Showroom Radja Mobil yang tidak memberikan hak informasi yang benar jelas dan jujur kepada konsumen. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan informasi yang diberikan oleh showroom…

ANALISIS DAYA SAING EKSPOR PRODUK HORTIKULTURA BUAH INDONESIA DI PASAR INTERN…

Bela Salsabila

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat mendukung budidaya buah-buahan tropis, menjadikannya salah satu negara dengan potensi besar dalam ekspor produk hortikultura, namun ekspor buah-buahan Indonesia terus mengalami kinerja yang kurang memuaskan. Sehingga diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi untuk memahami dan meningkatkan daya saing ekspor produk hortikultura buah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mencapai kebijakan yang tep…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADI…

FAHRUL YUNALDI HASIBUAN

ABSTRAK FAHRUL YUNALDI HSB, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 72). pp., tabl.,bibl., Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat diselesaikan mela…

TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA–SAMA (SUATU PENELITIA…

Nanda Alhaya

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) yang mengatakan “Barangsiapa dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, namun dalam kenyataannya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama masih terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Sigli. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya, hambatan serta upaya p…

HUBUNGAN KEMITRAAN DALAM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

CUT PUTRI NADIA

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan, “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.” Hubungan kemitraan bersifat koordinasi yang menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama, namun terdapat beberapa kasus di Mahkamah Agung yang mana…

PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH TOKO SECARA SEPIHAK OLEH PEMILIK (SU…

MUHAMMAD RAIHAN NURFIKRI

Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata disebutkan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dalam prakteknya di Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun 4 (empat) pihak pemilik rumah toko (ruko) di Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewa rumah toko (ruko) secara sepihak kepada penyewa. Tujuan penulisan skripsi…

GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NINDA IRVANI

ABSTRAK NINDA IRVANI GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V, 57)pp,tabl,bibl Indra Kesuma Hadi, S.H. M.H. Dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) RBg/378 Rv menyatakan bahwa pihak ketiga dapat melakukan perlawanan (derden verzet) terhadap sita eksekusi putusan pengadilan. Bahwasanya di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2022-2023 terdapat 5 gugatan derden verzet, diantaranya 3 gugatan ditolak dan 2 gugatan dik…

WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA COFF…

Khairul Azmi

Berdasarkan Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian sebagai berikut, “perjanjian kerja adalahsuatu perjanjian di mana pihak yang satu (si buruh), mengikat dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadipelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak yang menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja. …

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI B…

M. Fathin Ambia Jumitara

ABSTRAK M. FATHIN AMBIA JUMITARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 65), pp.,tabl.,bibl. (2025) M. Iqbal, S.H., M.H. Pasal 268 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa, barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pi…


    SERVICES DESK