Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN ROTI TAWA…

Fathin Rizki Chlissma Putra

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa jika terjadi wanprestasi maka pihak yang melanggar harus mengganti rugi. Hak dari pihak consignor yaitu, menerima uang hasil dari penjualan titipan tepat pada waktunya, barang yang dititipkan dijaga. Kewajiban dari pihak consignor yaitu, menyerahkan barang tepat pada waktunya. Sedangkan hak dari pihak consignee yaitu, menerima barang titipan tepat pada waktunya. Kewajiban consignee yaitu, membayar sesuai hasil dari penjualan titipan tepat pada waktunya, me…

TRANSFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAT…

Dian Ayunda

Penerapan layanan informasi pertanahan secara elektronik menjadi salah satu kebutuhan untuk melayani masyarakat dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah secara bertahap melakukan pelayanan secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Transf…

WANPRESTASI PELANGGAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN AIR BERSIH OLEH …

Cut Rifa Azkiya

Pelaksanaan perjanjian pengadaan air bersih antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala dengan pelanggan harus berpedoman pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM Tirta Mountala dengan pelanggan terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yakni keterlambatan pembayaran iuran dan tidak membayar sama sekali. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk wa…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN DI WILAYAH H…

Nanda Yuslianda Putri

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun demikian, dalam praktiknya tingkat perceraian yang terjadi di Kota Banda Aceh mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengaju…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA (SUATU PENE…

Euis Rahayu Ningsih

Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi penganiayaan yang dilakukan seolah ancaman yang diberikan pada pasal 351 tersebut tidaklah berlaku. Tentunya hal tersebut telah melanggar norma hukum yang tujuannya adalah sebagai batasan seseorang dalam bertindak yang bentuk larangan, tentunya hal terse…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA J…

Najri Ajlani

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa bagi konsumen yang menggunakan layanan pengiriman. Selanjutnya, Pasal 188 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa perusahaan transportasi umum berkewajiban mengganti rugi penumpang atau pengirim atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam memberikan layanan transportasi. Kenyataannya, pelaku usa…

PELANGGARAN HAK SIAR DALAM PENYIARAN PIALA DUNIA 2022 PADA WARUNG KOPI YANG M…

T. Nizami Alhadi. Az

Hak cipta merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral peiaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran tetapi, pelanggaran hak siar masih banyak dilakukan oleh masya…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR HOTEL (SUATU PENE…

Lisa ramadani telaum banua

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada kamar hotel di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, bentuk-bentuk dari wanprestasi serta faktor penyebabnya dan bagaimana upaya-upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2020 - 2022 adanya 5 (lima) kasus wanprestasi yang terjadi dalam pelaksan…

ASAS NON REFOULEMENT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH

ZULFAHMI

Pada awal kedatangannya, etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap karena tidak memiliki dokumen resmi perjalanan serta menimbulkan penolakan dari pemerintahan Indonesia. Pengungsi rohingnya terus meningkat setiap tahunnya yang ditunjukkan oleh data UNHCR, sehingga pengungsi yang masuk ke Indonesia berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan Masyarakat. Adapun alasan pemerintah Indonesia tidak bisa menolak pengungsi Rohingya dikarenakan berlakunya prinsip non refoulement yang diakui se…

IMPLEMENTASI METODE QUALITY CONTROL CIRCLE (QCC) UNTUK MENURUNKAN TINGKAT CAC…

Fiqih Ramadan

Pabrik Roti Zee Bakery merupakan salah satu industri rumah tangga yang memproduksi roti di Kota Banda Aceh, usaha ini mampu memproduksi sebanyak 3.000 roti perharinya yang dipasarkan ke beberapa daerah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Tingginya produksi roti perharinya menyebabkan beberapa produk yang dihasilkan usaha ini tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada seperti adanya roti terpotong, roti gosong, roti kotor, roti kempes dan roti isi keluar. Penelitian ini bertujuan untuk mengident…


    SERVICES DESK