Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK BATU BATA MENGGUNAKAN METODE STATISTICA…

MUHAMMAD SYAUQI NUR

Material bangunan adalah komponen penting yang ada dalam sebuah bangunan, salah satu jenis material bangunan yang banyak digunakan adalah batu bata. Batu bata merupakan bahan bangunan yang telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat di pedesaan maupun perkotaan untuk konstruksi bangunan. Kilang batu bata Usaha Family merupakan salah satu produsen batu bata di desa Kajhu, Banda Aceh. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2010. kilang ini mengalami kendala, khususnya pada proses pengeringan yang …

IMPLEMENTASI PENERBITAN PETA BIDANG TANAH DAN SURAT UKUR DALAM PENDAFTARAN TA…

Sri Hendrian Masri

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa prinsip dasar pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tana…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (ANALISIS…

Rahmat Nurhidayat

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan seseorang atau korporasi, secara yuridis tidak perlu adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku jika kerusakan lingkungan berdampak serius terhadap lingkungan, namun dalam kenyataannya…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANA…

Firjatullah

ABSTRAK FIRJATULLAH, (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Pidie Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 62) pp.,tabl.,bibl. Khairil Akbar, S.HI., M.H. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perlindungan anak dari pelecehan seksual yang dimana memiliki hukuman kumulatif yaitu pidana penjara dan…

KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK…

Akhyar Tarfi

KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK KONFLIK DI PROVINSI ACEH Akhyar Tarfi Ilyas Ismail Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat yang terlibat dan terdampak konflik di Aceh belum diatur secara khusus dan konkrit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU 11/2006), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) dan peraturan perundangan lainn…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA TR…

Rizka Nur Febriyani

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun realitanya, masih ada PKL di kota Banda Aceh terutama pada Jalan Teuku Nyak Arief dan Jalan Syiah Kuala yang berjualan pada lokasi yang dilarang salah satunya di trotoar. Sementara itu, dalam P…

PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN …

Afza Suhendra

Restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, peraturan tersebut salah satu yang menjadi patokan dan masih ada peraturan lainnya yang dibuat untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang diantaranya anak korban kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya para korban kejahatan seksual tidak mendapatkan restitusi tersebut.…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PE…

Ziaul Varizta

Sumber perjanjian yaitu Pasal 1233 KUHPerdata yang menyebutkan “Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”, kemudian Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiaban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. permasalahan hukum yang sering terjadi a…

TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PENITIPAN TERHADAP KECELAKAAN PADA ANAK AKIBAT …

ANDINI RULLYANITA

ANDINI RULLYANITA 2023 ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PENITIPAN TERHADAP KECELAKAAN PADA ANAK AKIBAT KELALAIAN PENGASUH (Suatu Penelitian di PAUD Islam Terpadu Mina di Kecamatan Cadek) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 52 ) pp., tabl., bibl., (Susiana, S.H., M.H.) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang ber…

PELAKSANAAN REINTEGRASI SOSIAL MELALUI PERMENKUMHAM NO.7 TAHUN 2022 TERHADAP …

Maulana Iqbal

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi Lembaga pemasyarakatan khususnya narapidana perempuan. Lapas adalah sebagai tempat perawatan narapidana yang memiliki fungsi penting dalam melaksanakan reintegrasi sosial sebagaimana yang di atur dalam Undang – undang. Dalam menjalankan aturan reintegrasi sosial yang sesuai peraturan perundang – undang di Indonesia adalah Undang – undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan peraturan kementrian hukum d…


    SERVICES DESK