WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA JAHIT PAKAIAN (SUATU PENELITIAN…
Pasal 1313 KUHPerdata mengatur pengertian perjanjian sebagai dasar dari hubungan hukum. Perjanjian ini
menciptakan perikatan yang memberikan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Namun dalam praktiknya terjadi wanprestasi, di mana pihak yang berjanji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jasa jahit pakaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan per…
TRANSFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAT…
Penerapan layanan informasi pertanahan secara elektronik menjadi salah satu kebutuhan untuk melayani masyarakat dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah secara bertahap melakukan pelayanan secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Transf…
WANPRESTASI PELANGGAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN AIR BERSIH OLEH …
Pelaksanaan perjanjian pengadaan air bersih antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala dengan pelanggan harus berpedoman pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM Tirta Mountala dengan pelanggan terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yakni keterlambatan pembayaran iuran dan tidak membayar sama sekali. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk wa…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN DI WILAYAH H…
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun demikian, dalam praktiknya tingkat perceraian yang terjadi di Kota Banda Aceh mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengaju…
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA J…
Salah satu hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa bagi konsumen yang menggunakan layanan pengiriman. Selanjutnya, Pasal 188 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa perusahaan transportasi umum berkewajiban mengganti rugi penumpang atau pengirim atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam memberikan layanan transportasi. Kenyataannya, pelaku usa…