Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI ACEH

M. Dhuhar Trinanda

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Penanganan dugaan pelanggaran HAM merupakan layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum…

ANALISIS KARAKTERISTIK SIFAT FISIKA TANAH PADA DAERAH SEMPADAN SUNGAI DI KAWA…

USWATUN HASANAH

Sifat tanah merupakan salah satu penentu penyediaan air dan udara bagi tanaman dan kemungkinan meningkatkan ketersediaan hara tanah. Untuk pengenalan sifat fisik tanah dapat dilakukan dilapangan dan dapat dilakukan dengan pengambilan contoh tanah untuk di analisis di laboratorium. Sifat fisika merupakan sifat tanah yang berhubungan dengan bentuk kondisi tanah asli, yang termasuk diantaranya adalah tekstur, struktur, bobot isi tanah, porositas, permeabilitas, dan warna. Faktor tersebut dominan…

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI B…

Ichsan Rizky

ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT memiliki peran penting dalam penyusunan dan pengesahan akta autentik untuk memperoleh kepastian hukum, sebagaimana diberikan wewenang tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Be…

TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DENGAN TINDAKAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA…

NADIA MONIKA

ABSTRAK Nadia Monika, 2024 TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DENGAN TINDAKAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. M. Iqbal, S.H., M.H. Tindak Pidana Insubordinasi diatur dalam pasal 106 KUHPM (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer) yang menyatakan bahwa “Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekera…

KARAKTERISTIK FISIKA TANAH DENGAN DAN TANPA TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DI PER…

DEK YENDANI

ABSTRAK Tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah padat yang dihasilkan dalam jumlah besar oleh industri kelapa sawit. Pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan pembenah tanah dan penutup tanah (mulsa) serta sumber hara bagi tanaman kelapa sawit menjadi solusi yang potensial dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif kuantitatif yang didasarkan pada pengamatan langsung di lapangan yaitu warna tanah dan struktur tanah. Dilanjutka…

KEWENANGAN DALAM BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARK…

Rahima Kamariah

ABSTRAK Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus yang diatur dengan undang-undang, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 156 disebu…

KEDUDUKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG DIBUAT MELALUI KERJASAMA DENGAN BIRO …

Sriyuli Hariati

KEDUDUKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG DIBUAT MELALUI KERJASAMA DENGAN BIRO JASA Sriyuli Hariati Dr. Dahlan, S.H., M.Hum_  Ika Susilawati, S.H., M. Kn ** ABSTRAK *** Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan UUJN dan Kode Etik Notaris, namun dalam perkembangannya masih terdapat notaris yang membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang menyimpang dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris khus…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH A…

Aryadi Hidayat

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/PDT/2013) Aryadi Hidayat, Suhaimi, dan M. Adli. ABSTRAK Telah terjadi perjanjian tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tanah milik Toko Buku Zikra untuk kepentingan umum. Tetapi tanah yang dijadikan objek tukar guling oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah tanah yang telah memiliki sertifikat oleh pihak lain yaitu Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nom…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGA…

Dila Ayunda

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Dila Ayunda Dahlan Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Pasal 65 UUJN mengatur bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol Notaris. Pasal tersebut menimbulkan pemahaman yang mutitafsir mengenai tanggung jawab notaris setelah pensi…

PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTI…

M. NIZWAR

PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI AJARAN HAK ASASI MANUSIA M. Nizwar* Ilyas Ismail** Eddy Purnama*** Azhari**** ABSTRAK Pasal 28 huruf H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang¬-wenang oleh siapa pun. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012, dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan unt…


    SERVICES DESK