Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH …

Zia Ul Azmi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR Zia Ul Azmi Zahratul Idami Darmawan ABSTRAK Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan…

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PSIKOTROPIKA (STUDI PENEL…

Octhania Madilla

ABSTRAK Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sitesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menggurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang di bedakan kedalam beberapa golongan-golongan. Berdasarkan Data Kasus Narkotika Polda Aceh tahun 2021 terdapat 1.318 kasus penyalahgunaan narkotika …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUP…

Kamalia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kasus Pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penanganan Kasus Pertanahan yang belum terlaksana dengan efektif akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penanganan Kasus Pertanahan guna menyelenggarakan …

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT…

Ririn Mei Sulantri

Pembuatan akta jual beli oleh PPAT harus berdasarkan prinsip kehati-hatian agar akta yang dibuat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Mengenai prinsip kehati-hatian tersebut terdapat di dalam Pasal 22 PP No s37 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa akta PPAT harus dibacakan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Namun dalam praktiknya sebagian PPAT tidak menerapkan pri…

TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN PEMBERATA…

MUHAMMAD RIFKI FADHIL

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 1 sampai dengan ke 5 dijelaskan bahwa pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yaitu harus memenuhi beberapa unsur yaitu dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, pada waktu terjadi kebakaran, dilakukan lebih dari satu orang dan objek atau barang yang dicuri merupakan hewan ternak. Namun walaupun KUHP sudah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana pencurian deng…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG TIDAK …

Rifka Fitria

Berdasarkan Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa akta yang dibuat oleh PPAT berkewajiban untuk dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada PPAT yang tidak membacakan akta. Ketika suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi prosedurnya maka akta tersebut menjadi cacat hukum.Berdarkan Pasal 10 PP No. 37 Tahun 1998 hal ini merupakan suatu pelanggaran dan menyebabkan kerugian bagi para penghadap. Penelitian…

PENYELESAIAN HARTA POH ROH AKIBAT KEMATIAN SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ADA…

M.FICHRI WAHYUDI. M

Harta poh roh atau disebut juga harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, seperti harta bergerak, motor, mobil, saham dan lain-lain dan harta tetap seperti tanah, rumah dan lain-lain yang didapatkan selama masa perkawinan. Pembagian harta bersama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 ayat (1) KHI menyatakan bahwa, “jika terjadi cerai mati, maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup…

EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WASIAT DI KECAMATAN JULI KABUPATEN …

Nizamul Hayati

EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WASIAT DI KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN Nizamul Hayati* Iman Jauhari** Zahratul Idami*** ABSTRAK Wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf (f) ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya pada Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis…

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENDIRIAN RNPERSEROAN TERBATAS TANPA AKTA NOTARIS

Siti Thali`Ah Athina

Pasal 109 (153 A) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengizinkan pendirian Perseroan Terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian Perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan aturan …

ANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PEMBUATAN RNAKTA…

Firman Riyadi

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (AIW) YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT Firman Riyadi* Ilyas Ismail** Darmawan***  ABSTRAK Perwakafan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimana syarat wakaf dalam Pasal 6 menyebutkan setidaknya teradapat beberapa syarat antara lain Adanya wakif (orang yang mewakafkan harta), Nadzir wakaf Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), Mauquf alaih (…


    SERVICES DESK