Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL TANPA IZIN (SUATU…

FADHIL HENDRI

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun sudah diancam dengan hukuman tersebut, namun masih banyak terdapat penambangan tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah u…

PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP SERANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KE…

Putra Pratama Sinulingga

Pembelaan terpaksa merupakan upaya dalam melindungi diri yang dilakukan karena adanya suatu serangan yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia yakni pada Pasal 49 KUHP ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf. Pada kenyataannya korban yang melakukan pembelaan terpaksa yang seharusnya dilindungi dan dimaafkan perbuataannya oleh hukum namun …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL JENIS GALIAN C (SU…

GHINA RIZKY ATHAYA

Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Namun kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan pertambangan illegal yang bersifat merusak lingkungan walaupun hal ini sudah diatur secara jelas …

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Zakiah

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Zakiah, 1 * Dahlan, 2 * Iman Jauhari, 3 * ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, klasifikasi TPPU dibedakan menjad dua jenis yaitu TPPU Aktif dan TPPU Pasif, dalam penelitian ini yang menjadi kajian telaah adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 5 (lima) putusan yang menjadi fokus kajian penelitian ini diantaranya Perkara Nomor …

KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA KORBAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRI…

Muhammad Fadhil

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan, perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana dengan unsur-unsur penganiayaan. Adapun masalah pokok penelitian (1) Bagaimana kepastian hukum hak-hak tersangka korban tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Aceh Barat? (2) Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri? (3)…

PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN…

SAUSAN AFRA NAJLA

Peran penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti yang sesuai dengan aturan perundang-undangan (hukum) guna menemukan tersangkanya. Namun ada permasalahan yang terjadi yaitu bahwa peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan BBM Bersubsidi masih dianggap kurang efektif. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan BBM, mengetahu…

PENERAPAN HAK LANGGEIH DALAM JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

Mutiara Marni

PENERAPAN HAK LANGGEIH DALAM JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN ACEH BARAT Mutiara Marni* Darmawan** Dahlan Ali*** ABSTRAK Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan dasar hukum bagi penerapan hak langgeih di Aceh sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Aceh. Tidak hanya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menyebutkan bahwa pemerintah Aceh mengakui hak masyarakat adat dengan dikelua…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BAWAAN OLE…

Hilda Fitriani

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BAWAAN OLEH SALAH SATU PIHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 123/PDT/2020/PT-SBY) Hilda Fitriani , Darmawan , Teuku Saiful ABSTRAK Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tidak terlepas dari adanya perjanjian/perikatan, di mana terdapat persetujuan yang antara para pihak saling mengikatkan diri, dengan satu pihak melakukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak lainnya akan melakukan pembayaran y…

AMBIGUITAS KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN SEBAGAI BAGIAN KEKUASA…

Dinar Kusuma Haris

ABSTRAK AMBIGUITAS KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN Dinar Kusuma Haris* M. Nur Rasyid** Dahlan*** Kedudukan Kejaksaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasark…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN …

juwita dewi

Larangan penjualan bayi atau penjualan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dikatakan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Meskipun sudah aturan mengenai larangan perdagangan anak namun tetap saja…


    SERVICES DESK