Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH

NABILA ZAHRA

ABSTRAK Nabila Zahra 2026 PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 75), pp., bibl., app. Basri Effendi, S.H., M.Kn. M.H. Pelayanan kebersihan terhadap pasar merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Te…

FUNGSI DINAS SYARI’AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PEN…

FATDAL IRMANSYAH

Berpakaian sesuai Syari’at Islam hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim di Aceh tertuang dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam Pasal 13 ayat 1. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syari’at Islam Dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh Pasal 5 huruf (d) Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh memiliki fungsi untuk melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pengaw…

PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) BAGI KAPAL P…

SYERLI MEILINDA

ABSTRAK SYERLI MEILINDA 2025 PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) BAGI KAPAL PERIKANAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Lampulo Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H (v, 84),pp., bibl., app. (v, 80),pp.,bibl. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berukuran diatas 5 (lima) gross tonnage (GT) untuk melakukan penangkap…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU JENIS …

RUHMIANA

Salah satu kelengkapan kendaraan bermotor yang wajib dilengkapi adalah TNKB yang telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau …

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PE…

AMIRUL AZMI

Good governance konsep yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan. di aceh Dalam Menjalankan pemerintah di bidang pelayanan publik berpedoman pada Qanun Aceh Nomor. 8 tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 2 menimpa asas- asas universal dalam penyelengaraan pemerintah yang baik. Dalam Proses Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Serta Pencatatan Sipil kota banda Aceh masih Ada hambatan dengan asas Handal, Efisiensi serta Efektifitas.Tujuan Riset ini mengenali gimana Implement…

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN LARANGAN BONGKAR …

Nabila Syafirah

Dalam Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan menyatakan bahwa dilarang bagi semua mobil barang untuk menaikkan dan menurunkan barang selain pada terminal dan pangkalan atau tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota. Namun pada realitanya, masih terdapat angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh di Jalan Utama Rukoh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas…

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERIKANAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PENANGKA…

Silvia Yana Sari

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, “pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan”. Dalam hal ini Dinas Perikanan Aceh Tengah adalah pihak yang berwenang sebagai pengawas perikanan. Namun, saat ini ditemukan masih banyak nelayan yang menangkap ikan Depik mengunakan alat penan…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH (SUATU PENELITIAN D…

QURRATA AINI M.NASIR

ABSTRAK Qurrata Aini M. Nasir 2024 PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH (Suatu Penelitian di PT. Aceh Platinum Raya Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,62) pp., bibl., tabl., app. Khairani, S.H., M.Hum. Dalam perjanjian jual beli rumah antara PT. Aceh Platinum Raya dengan konsumen atau pembeli, pada Pasal 6 PPJB disebutkan bahwa jangka waktu penyelesaian pembangunan rumah yaitu dua belas bulan terhitung semenjak pelunasan pembay…

PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEL…

Mahira Hanifa Kamila

Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwasanya “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda p…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN MENURUT UND…

Farhan syahreza

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, hambatan penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak tanpa izin, dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penjual bahan bakar minyak tanpa izin. Berdasarkan penelitian, penjual bahan bakar minyak tanpa izin sudah dilakukan dengan baik namun masih belum efektif dalam penera…




    SERVICES DESK