Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KORELASI KADAR LEUKOSIT, RASIO NETROFIL-LIMFOSIT DAN NITRIT OKSIDA SERUM TERH…
dr. Rizqi Aulia Oetama
ABSTRAK Pendahuluan: ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) merupakan manifestasi penyakit jantung koroner akut dengan morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi. Berbagai mekanisme inflamasi berkaitan dengan kejadian STEMI yang melibatkan berbagai penanda inflamasi sistemik seperti leukosit, neutrophil-limphosit ratio (NLR) dan nitrit oksida (NO). Penelitian ini bertujuan untuk menilai korelasi berbagai penanda inflamasi terhadap derajat oklusi arteri koronaria pada penderita …
- Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Dalam, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK SESUAI FORMAT DAN PENGHADAP
Muhammad Alfatahri
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK SESUAI FORMAT DAN PENGHADAP MUHAMMAD ALFATAHRI* AZHARI** MUAZZIN*** ABSTRAK Pembuatan akta Autentik itu dilakukan oleh notaris salah satunya, sesuai dengan undang-undang jabatan notaris yaitu undang-undang nomor (UU No.) 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris yang kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN. Keteledoran not…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGISIAN DATA BIDANG USAHA DALAM SISTEM ADMINISTRA…
Syarifah Fitri Sarah
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT 2007, menegaskan bahwa dalam anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan perseroan di kelompokkan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020 atau KBLI 2020, sehingga perseroan yang sebelumnya telah memiliki legalitas harus menyesuaikan maksud dan tujuan anggaran dasarnya kembali dengan KBLI 2020 untuk memperoleh nomor ind…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS HOLDINGISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI HUKUM PE…
SELIA PUTRI
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penyertaan modal dari Negara sudah seharusnya BUMN melakukan upaya-upaya yang mampu mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan usaha global, salah satu …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN …
RIDHA ADITYA RIVALDI
ABSTRAK Ridha Aditya Rivaldi, (2021) TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 60) pp.,bibl,.tabl Ainal Hadi, S.H., M.Hum.. Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan …
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)
Safriadi
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Safriadi Suhaimi Azhari ABSTRAK Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU RN(STUDI KASUS PE…
TAQDIRULLAH
PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar) Taqdirullah * Syarifuddin Hasyim** M. Adli Abdullah*** ABSTRAK Pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 456 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa kasus yang terjadi mengenai pelanggaran pemilu pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PROSEDUR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA PT. LKMS MAHIRAH M…
Nadia Munawwarah
Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT.LKMS Mahirah Muamalah yang beralamat Jl. Tgk Moh. Daud Beureuh No.07, Simpang Lima, Kec Kuta Alam, Banda Aceh.Setelah menyelesaikan PKL selama 2 bulan, penulis membuat Laporan Kerja Praktik. Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bertujuan untuk mengetahui prosedur yang dilakukan pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan Murabahah Selama Pandemi. Metode pengumpulan data…
- Fakultas Ekonomi (D3), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya