Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN BATAS USIA MENIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR …
DITA NABILA JANIA LISWAN
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Namun pada kenyataanya masih terdapat beberapa kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Kutapanjang Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi penerapan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentan…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS STATUS HAK TANGGUNGAN DALAM QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Teuku Akbar Lazuardi
Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan usahanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah adalah memberikan pembiayaan melalui lembaga perbankan. Dalam hal ini untuk menjamin pengembalian pembiayaan dari perbankan tersebut diperlukan pembebanan hak tanggungan. Namun hak tanggungan tersebut belum ada pengaturannya dalam Qanun Lembaga Keuangan …
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (ANALISIS TERHAD…
Bahirah Safriadi
Hukum waris merupakan salah satu materi esensial yang diatur dalam hukum Islam. Kewarisan menurut Islam diuraikan secara komprehensif dalam nash Al-Quran dan Hadist. Di Indonesia, kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994 menyebutkan bahwa anak perempuan seorang diri menjadi ashabah bi nafsih atau pewaris tunggal yang mampu menghijab pamannya. Putusan ini menimbulkan polemik di masyarakat karena menurut pendapat jumhur ulama anak pe…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL…
Satianihda Umri
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan APBDes di Gampong Gue Gajah pada tahun 2021 dan 2022 sebagai pembanding dalam memenuhi prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendes Nomor 21 Tahun 2020, dan Permenkeu 201/PMK.07/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian adalah Pemerintah Gampong…
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Akuntansi, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA YANG MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN PADA P…
ZULFITRIANI
Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Uu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Uu) mengatakan “Orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemunggutan suara dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyal Rp. 18.000.000”. Namun pada kenyataanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tindak pidana pemilu sudah 2 (dua) kali terjadi berturut-turut di kota Band…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
IMPLIKASI HUKUM ATAS WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUS…
Yusup Indra Ghandi Maulana
Penelitian ini beranjak dari adanya suatu peristiwa hukum dibidang perjanjian pembiayaan yang terjadi pada bulan Juni 2015 berkaitan dengan adanya mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam, Tahun 2009, Nomor Polisi BL 613 ZV yang dijadikan sebagai objek jaminan atas pinjaman pembiayaan pada PT BCA Finance. Kemudian diketahui bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport yang telah dijadikan sebagai jaminan utang pada PT BCA Finance Banda Aceh oleh saudara M. Rizal selaku debitor adalah diperoleh…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN …
Sitti Uswatul Hasanah
ABSTRAK DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sitti Uswatul Hasanah Yanis Rinaldi Efendi Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ badan hukum perdata Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyel…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya