IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMB…
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta digunakan dalam upaya memperlancar penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi ketidak optimalan selama proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi TKP yang mungkin berbeda dengan kejadian sebenarnya, ditambah dengan adanya hal-hal tak terduga di lapangan yang …
PEMBINAAN NARAPIDANA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA P…
Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian serius adalah tindak pidana Pelecehan Seksual. Dalam hukum Indonesia, perbuatan ini melanggar norma kesusilaan dan moralitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana untuk menyesali perbuatannya. Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur sanksi berupa hukuman cambuk, denda, atau kur…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGA…
ABSTRAK
SILSA WILDA,
2025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,73), pp.,bibl., tabl.
Dr.Mukhlis, S.H., M.Hum.
Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan
mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan
maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum,
sebagaimana diatur d…
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARA…
ABSTRAK
Dinda Aulia
(2025)
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN ACEH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DI ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 74), pp., tabl., bibl.
(Prof. Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum.)
Pasal 6 huruf c, h, dan m Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016
mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh. Masyarak…
PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) TERHADAP ANAK BINAAN DALAM RAN…
ABSTRAK
RIZAL FAHMI
2025
PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN
(LITMAS) TERHADAP ANAK BINAAN DALAM
RANGKA INDIVIDUALISASI PEMBINAAN DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Suatu
Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Kelas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 68) pp.,tabl.,bibl
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak binaan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 202…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADI…
ABSTRAK
FAHRUL YUNALDI HSB, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 72). pp., tabl.,bibl.,
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat diselesaikan mela…
PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PE…
Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pasal ini juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang mengaku kecanduan. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menyatakan bahwa menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya, . Namun,…
