Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (SUATU…

DINI FATIMAH AFWAR

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa sanksi melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tetapi dalam praktiknya, masih terdapat penyeludupan rokok tanpa pita cukai di Aceh. Tujua…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PRODUK MAKANAN ATAU MINUMAN YA…

NADIA SYIFA

Pasal 4 hurfuf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 7 huruf g mewajibkan pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Namun pada realitanya, Produk makanan/minuman yang dijual melalui layanan Grabfood di Banda Aceh …

PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PE…

REISCHA WULANDARI SADEK

ABSTRAK REISCHA WULANDARI SADEK, PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Suatu 2026 Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix, 71) pp, tabl, bibl. (Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.) Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamanatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pem…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR LIAR YANG MENGGANGGU FUNGSI JALAN (SUATU…

Dzikra Agripina

Pada Pasal 12 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”. Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pada Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipi…

PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA YANG MASUK KE WILAYAH ACEH OLEH KEPOLISIAN DAER…

M. Zahran Shabri

Dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia disebutkan Kepolisian sebagai salah satu instansi kunci dari beberapa instansi dan Lembaga yang menangani para pengungsi yang masuk ke Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis peran, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) dalam menangani pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Aceh, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian in…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN A…

Pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling la…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SEPATU (SNEAKERS) BERMEREK YANG DIPA…

IDLAM MUDHLOFFAR MUCHMAR

Pasal 8 huruf f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Namun dalam prakteknya masih ada pelaku usaha yang menjual produknya tidak sesuai dengan deskripsi produk, mereka menjual produk sepatu palsu yang dapat merugikan konsumen baik dari se…

IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMB…

Dina Auliana

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta digunakan dalam upaya memperlancar penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi ketidak optimalan selama proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi TKP yang mungkin berbeda dengan kejadian sebenarnya, ditambah dengan adanya hal-hal tak terduga di lapangan yang …

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS BURUNG TIONG MAS (GRACU…

ZIKRI SABILILLAH

ABSTRAK ZIKRI SABILILLAH (2025) Tindak Pidana Perdagangan satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Burung Tiong Mas (Gracula Religiosa) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,50) pp.,tabl.,bibl., Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi diatur dialam Pasal 21 ayat (2) angka (1) dan Pasal 40 angka (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosis…

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYAR…

TEUKU SYAIKHY SYAHDHIWA

ABSTRAK TEUKU SYAIKHY SYAHDHIWA, 2025 PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (vi,51) pp., bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan penyalahguna narkotika sebagai orang yang menggunakan tanpa hak dan menetapkan sistem pemidanaan ganda (pidana & rehabilitasi). Di dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur pembin…


    SERVICES DESK