Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR …

M ANGGA SHAFFAN

ABSTRAK M. Angga Shaffan, 2021 Pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat …

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI KABUPATEN SIMEULUER…

FADHLURRAHMAN

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Simeulue. dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan penanganan anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Simeulue. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kabupaten Simeulue sudah Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 69A namun belum optimal. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu Tenaga Profesional dan Sumber Daya Manusia yang Kurang, Anggaran atau Dana yang tidak mencukupi…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUATU PENELITIAN…

ERIKA RIZKY SARMAWATI

Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak m…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (SUATU PENELI…

DESI RAHMADANI

Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”. Pasal 78 ayat (3) menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah). Namun dalam kenyataannya tindak pidana pembakaran hutan masih terjadi di wilayah Huk…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.…

MUHAMMAD RIVANDI AGUSTIAN

ABSTRAK Muhammad Rivandi Agustian,2021 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.SIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN KELAPA SAWIT DI PERKEBUNAN PTPN III KEBUN BANGUN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,77),pp,bibl,app. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 155/Daf.Pid.C/2016/PN Sim dengan terdakwa Marsan Sidauruk yang melakukan pencurian kelapa sawit di perkebunan milik PTPN III Kebun Bangun dan…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN …

FAHMIL ALFIAN RIZKIA AFSA

ABSTRAK FAHMIL ALFIAN RIZKIA : PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID – 19 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 68), pp, bibl, app Dr.Syarifuddin,S.H., M.Hum. Sesuai dengan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, demikian pula tugas pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Banda Aceh pad…

TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN …

RIDHA ADITYA RIVALDI

ABSTRAK Ridha Aditya Rivaldi, (2021) TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 60) pp.,bibl,.tabl Ainal Hadi, S.H., M.Hum.. Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan …

PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI WI…

FITRIA RAMADHANI LUBIS

ABSTRAK Fitria Ramadhani Lubis, 2021 PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Ainal Hadi , S.H., M.Hum. Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Surat Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 197 KUHAP. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana per…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKE…

FARIQ ABIYYU NAWAR

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak Rutan kepada korban yang timbul akibat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Rutan serta kendala-kendala yang dialami npara petugas dalam memberi perlindungan hukum tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Rutan terhadap Narapidana yang menjadi Korban Kekerasan didalam Rutan dengan; pertama perawatan Kesehatan yang mana setiap luk…

DISPARITAS PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYA…

MUHAMMAD ALIEF GHUFRAN RIFQI

ABSTRAK Muhammad Alif Ghufran Rifqi, (2021) DISPARITAS PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl,app (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dijelaskan izin Usaha yang diperlukan untu…


    SERVICES DESK