Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA (DLHK3) BANDA ACE…

FITRIANA

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, dalam Pasal 9 huruf (c) dinyatakan bahwa DLHK3 Banda Aceh memiliki kewenangan dalam hal pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kota. Namun, kenyataannya pencemaran lingkungan akibat mikroplastik masih terjadi d…

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDEKATAN PERDATA (ANALISIS P…

Teuku Iqbal Muyassar

Putusan No. 591/Pdt.G-LH/2015/PN Jkt. Sel dan Putusan No. 213/Pdt.G/LH/2018/PN Plk, menunjukkan perbedaan pertimbangan pembuktian dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. Meskipun hukum di Indonesia telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban perdata melalui Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam praktik proses pembuktian di pengadilan masih terdapat ketidakk…

PENERAPAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT BANK SYARIA…

RAYHAN FADHIL

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, salah satunya prinsip kehati-hatian. Pada kenyataannya PT BSI masih memiliki hambatan dalam menerapkan prinsip tersebut. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan penerapan penyaluran pembiayaan dengan aspek lingkungan hidup pada PT Bank Syariah Ind…

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INTA…

ABDIKA MITANA

ABSTRAK Abdika Mitana, 2025 PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INTAKE AIR BERSIH PADA PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS ACEH BESAR (Suatu Penelitian di Kecamatan Leupung dan Lhoknga, Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61),pp.,bibl. Safrina, S.H., M.H., M.EPM. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang …

UJI TOKSISITAS AKUT EKSTRAK DAUN JAMBLANG (SYZYGIUM CUMINI (L.)) TERHADAP HEW…

Zaizafunil Syifa Binti Carbaini

Daun Jamblang (Syzygium cumini (L.)) merupakan tanaman herbal yang dikenal memiliki kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan steroid yang berkhasiat sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Daun tanaman tersebut secara tradisional digunakan untuk memperkuat gigi dan gusi, serta membantu mengatasi masalah sariawan dan gusi berdarah. Penggunaan tanaman obat perlu diuji keamanannya melalui uji toksisitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toksi…

ANALISIS SIFAT ANTIFUNGAL CQDS DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) BERDASARKAN PERU…

Cut Annisa Azzahra

Infeksi jamur seperti Candida albicans merupakan masalah kesehatan yang signifikan, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah. Meningkatnya resistensi terhadap obat antijamur konvensional mendorong pencarian agen alternatif yang lebih efektif dan aman. Carbon Quantum Dots (CQDs) dari Moringa oleifera merupakan salah satu kandidat potensial karena sifat antimikroba dan biokompatibilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat antifungal CQDs daun kelor terhadap Candida…

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BIDANG PENDIDIKAN…

WAN ZAYANA ATHIYA SAFIRA

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74 yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan TJSLP. PT Mifa Bersaudara sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara menjalankan Program Beasiswa S-1 Bakti Mifa untuk Aceh sebagai bagian dari program TJSLP di bidang pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa ku…

TINJAUAN NORMATIF KEABSAHAN SAKSI KELUARGA DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA…

AGRA BILAL RAMADHAN

Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) RBg mengatur mengenai siapa saja yang tidak dapat dijadikan saksi di dalam suatu perkara dalam hal ini saksi keluarga merupakan salah satu di dalamnya. Penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian perkara perceraian tetap dilakukan meskipun tanpa adanya suatu aturan yang mengatur dengan jelas mengenai penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian perkara perceraian yang membuat keterangan dari saksi-saksi ini dipertanyakan kesubjektifitas…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK JELAS DALAM PELAYANAN JAS…

Muammar Rifki

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki kewajiban Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Namun, dalam kenyataannya konsumen dirugikan disebabkan masih ada pelaku usaha jasa reparasi handphone di Kota Banda Aceh dalam pelayanannya memberikan informasi yang tidak jelas kepad…

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN MENURUT…

Ghazi Al - Aqsha

ABSTRAK Ghazi Al - Aqsha, (2025) ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 77), pp., bibl., tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Perbuatan tindak pidana terhadap proses peradilan banyak terjadi di masyarakat, namun dalam kenyataannya tindak pidana ini hampir tidak pernah diproses di peradilan. Hal ini disebabkan oleh pengaturan da…




    SERVICES DESK