Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
MEMPERTAHANKAN KUALITAS AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISAB…
Azlya Salsabila Tamimi
Masyarakat disabilitas memiliki hak dalam menerima pelayanan juga telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dan mengalami hambatan dalam berpartisipasi di lingkungan. Dalam pemberian pelayanan publik kepada para disabilitas tentu saja harus melihat aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMA…
RACHMAT YULIARDI
ABSTRAK Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kepemimpinan yang efektif selain memerlukan keterampilan manajerial yang baik, tetapi juga kemampuan untuk memotivasi dan membimbing pegawai ke arah pencapaian tujuan bersama. Pegawai memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat di wilayahnya. Namun, banyak pegawai tidak disiplin dalam hadir dan bekerja sesuai dengan jam kerja y…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
INOVASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MASALAH PENCEMARAN SUNGAI BERBASIS SOCIA…
M.Ramadhan Syahputra
Berdasarkan Pengujian Kualitas air Sungai oleh Tim Ekspedisi Nusantara Bersama perkumpulan Telapak Teritori Aceh pada 28-29 Mei 2022 yang mengambil sampel air Krueng Aceh dari empat lokasi berbeda meliputi segmen hulu dan hilir, yang didalamnya termasuk hilir adalah jembatan Beurawe Kota Banda Aceh, dalam pengukuran kualitas air ini didapati bahwa sungai krueng aceh tercemar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengel…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI MODEL PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH
Nurjalina
Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kewajiban penting bagi setiap warga negara untuk melakukan pelayanan masyarakat yang baik seperti yang dipersyaratkan olehcw` hukum dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan dan Klarifikasi Informasi Publik. Sehingga penting bagi Mal Pelayanan Publik untuk melaksanakan pelayanan yang baik, transparan, sederhana, dan nyaman. Namun data yang di dapat berdasarkan…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
AGENDA SETTING KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM PENERAPAN PARIWISATA HALAL
RIZKY MAULIZAR
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Provinsi yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah” ini nampaknya serius menggarap wisata halal terbukti dengan keberhasilannya membawa pulang dua penghargaan World Halal Tourism pada tahun 2016. Sedangkan pada Anugerah Pariwisata Indonesia (API) 2019, Kota Sabang dinobatkan sebagai destinasi wisata paling khas. Penerapan syariat Islam di Kota Sabang belu…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDA …
Mega Suri Novianti
Partisipasi adalah peran seseorang atau sekelompok orang terhadap proses pembangunan dengan memberikan masukan berupa pernyataan atau berupa kegiatan gagasan, tenaga, waktu, keahlian, modal, bahan, serta pemanfaatannya dengan menikmati hasil pembangunan. Pembangunan adalah serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan terdiri dari masyarakat, bangsa, dan seluruh kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana dimaksud pada pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa, dan s…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DELAYERING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA APARATUR P…
RIZKI MAULANA
ABSTRAK Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, menginstruksikan seluruh jajaran baik di pusat maupun didaerah untuk melakukan reformasi birokrasi khususnya pada struktur organisasi guna menciptakan birokrasi yang praktis dan sederhana. Dalam implementasinya di daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan wawancara dilapangan, ditemukan berbagai persoalan …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya